DPP Organda Pertanyakan Mekanisme Pengawasan Rapid Test Antigen Pengguna Transportasi

JAKARTA – DPP Organda mempertanyakan teknis pengecekan bagi pengguna transportasi jalur darat terkait dengan peraturan pemerintah yang mewajibkan penyertaan rapid tes antigen bagi masyarakat yang keluar-masuk Jakarta. Aturan yang akan mulai berlaku pada 18 Desember-8 Januari 2020 tersebut untuk calon penumpang yang akan menaiki angkutan udara, laut, dan bus.

DPP Organda juga menyoalkan mekanisme pengecekan apa yang akan dilakukan pemerintah karena mekanisme angkutan umum darat tidak semudah mengendalikan seperti untuk angkutan laut dan udara. Mengingat saat ini banyak angkutan pribadi menjalankan fungsi sebagai angkutan umum untuk mobilitas warga. Angkutan umum berbasis plat hitam tidak berangkat dari terminal, melainkan berangkat dari rumah masing-masing. Lantas bagaimana pemerintah lewat kewajiban rapid test antigen dapat dijalankan?.

“Pengecekan di darat berbeda dengan pesawat, kereta api, dan kapal laut. Pengecekan transportasi tersebut lebih mudah karena memiliki lokasi tempat turun dan naik penumpang. Sementara angkutan darat dapat dipastikan banyak yang tidak terjaring, seperti halnya penumpang pesawat yang relative lebih mudah,” demikian diungkapkan Sekretaris Jendral DPP Organda Ateng Aryono di Jakarta, Kamis (17/12/2020).

Ateng menambahkan bahwa, akses keluar masuk Jakarta lewat jalan darat adalah melalu tol sebagai pintu masuk kendaraan umum ataupun kendaraan pribadi. Berangkat dari  PSBB kemarin rasanya agak sulit implementasinya. Mungkinkah setiap mobil harus berhenti, disetop per-wilayah, atau bagaimana?, Ketika harus diberlakukan, pengecekan seperti apa?Apakah kita punya check point di darat?. Jangan sampai nanti menimbulkan efek-efek lain dalam antrian, kemacetan dan ekses lain. “Belum lagi banyak angkutan umum illegal dan angkutan pribadi menggunakan jalur tikus dan masuk ke Jakarta memanfaatkan lengahnya petugas,” ujarnya.

Menurut Ateng, ketika rapid test diberlakukan untuk angkutan umum secara otomatis terdapat komponen biaya tambahan oleh calon penumpang. Sementara industri angkutan umum saat menjelang Natal dan Tahun Baru pertumbuhan maksimal hanya bergerarak dikisaran 30-40 persen. Para calon penumpang  yang melakukan pergerakan dapat dipastikan orang yang benar-benar “terpaksa/butuh” melakukan  perjalanan menggunakan angkutan umum. Oleh karena itu pemerintah jangan membebani dengan biaya tambahan test rapid. “Dalam hal ini butuh kehadiran pemerintah untuk menggratiskan rapid test warga yang akan melakukan perjalanan lewat darat,” tutur Ateng.

Pantauan DPP Organda, biaya dari rumah sakit swasta Jakarta, untuk Rapid Test antibodi sebesar 150 ribu, sementara untuk antigen sekitar 500 ribu. Persoalannya saat ini di angkutan umum jalan tidak disyaratkan rapid test apapun, seperti angkutan udara dan KA yang dibutuhkan rapid test antibodi. “Kalau hal ini diberlakukan kepada angkutan darat akan menambah komponen biaya yg sangat signifikan,” tegas Ateng.

DPP Organda juga mempertanyakan sikap pemerintah yang mengatakan akan mewajibkan rapid antigen kepada masyarakat yang mau masuk ke Jakarta. Hal itu tercantum dalam keterangan pers Kemenkomarves usai Rapat Koordinasi Penanganan COVID-19 di DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, dan Bali secara virtual yang dipimpin oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Senin lalu. (kuz)

219 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *