Pemilih Terancam, Komisi I DPD RI Tolak Pilkada Desember

Jakarta — Komite I DPD RI menyatakan menolak Pilkada Serentak tahun 2020 digelar tanggal 9 Desember tahun yang sama. Alasannya pesta demokrasi pada tanggal itu dianggap rentan mengancam keselamatan jiwa pemilih dan penyelenggara Pemilu.

Dalam rilis per Rabu (10/6), Ketua Komite I DPD RI Agustin Terang Narang membeberkan bahwa WHO telah menyatakan Covid-19 sebagai pandemi global yang belum dapat diprediksi kapan akan berakhir. Di saat yang sama pemerintah Indonesia menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020. Sampai saat ini status tersebut masih berlaku.

Pandemi Covid-19, menurut rilis, telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia.

Karena itu Pilkada Serentak yang akan melibatkan 270 daerah serta kurang lebih 105 juta orang pemilih dipandang sangat rentan mengancam keselamatan jiwa pemilih dan penyelenggara Pemilu.
“Sampai dengan saat ini, jumlah korban yang terinfeksi Covid-19 masih terus bertambah, serta belum menunjukkan kecenderungan akan melandai apalagi berakhir,” tutur Agustin dalam rilis.

Komite I DPD RI memandang, anggaran penyelenggaraan Pilkada sebanyak Rp 9,9 triliun akan lebih mendatangkan faedah jika disalurkan untuk menangani pandemi dan pemulihan dampak Covid-19 bagi masyarakat dan daerah.

Pada saat yang sama Komite I DPD RI juga memandang ajuan tambahan anggaran pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 oleh KPU sebesar Rp 535,9 miliar di tengah kondisi pandemi ini akan sangat memberatkan keuangan negara. Belum pula terhitung penambahan anggaran yang dibutuhkan oleh 270 daerah untuk kebutuhan pelaksanaan Pilkada dengan Protokol Covid-19.

Selain itu Komite I DPD RI juga menilai penyelenggaraan Pilkada di tengah Covid-19 dikhawatirkan akan merusak makna dan kualitas demokrasi sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, karena tidak memperhatikan aspek sosio-ekonomi dan kesehatan masyarakat.

Sebagaimana diketahui, semula Pilkada Serentak 2020 dijadwalkan digelar pada September 2020. Namun karena terjadi pandemi Covid-19 pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2020.

Melalui Perppu tersebut, Pemerintah menggeser pelaksanaan Pilkada Serentak ke bulan Desember 2020 dengan sejumlah cacatan. Dalam Perppu tersebut juga diatur bahwa jika pemungutan suara tidak bisa dilaksanakan pada bulan Desember, pelaksanaan dijadwalkan kembali setelah bencana non-alam Covid-19 berakhir.

9,293 kali dilihat, 27 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *