Perlu Diberlakukan Safeguard Garmen untuk Lindungi Industri TPT Nasional

Kegiatan produksi di industri garrmen. (Foto : Istimewa)

 

JAKARTA –Produk garmen impor  saat ini membanjiri pasar dalam negeri. Kondisi ini bisa menggerus pasar produk IKM sektor garmen Indonesia.

‘’Karena itu, terkait banjirnya produk  garmen impor masuk ke pasar dalam negeri, tentu sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional harus dilindungi,’’ujar Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian, Gati Wibawaningsih, dalam webinar Rencana Penerapan Safeguard Untuk Produk Garmen, Sabtu (9/5/2020).

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sejak 2015 hingga 2019 impor garmen terus meningkat. Adapun nilai impor pada 2015 mencapai 7,31 miliar Dolar AS dan pada 2019 nilai impor garmen menyentuh angka 8,3 miiar Dolar AS.

‘’Kontribusi industri garmen terhadap PDB sekitar 5,4 persen. Karena itu, industri IKM garmen harus dilindungi dari  gempuran produk impor yang saat ini membanjiri pasar di dalam negeri’’ujarny

Karena itu Kata Gati, pemerintah merasa perlu menyelamatkan dan melindungi IKM sektor garmen dan tekstil dari gempuran produk serupa asal impor.

Upaya untuk melindungi IKM garmen dan tekstil ini ucap Gati salah satu cara dengan  mengusulkan  diberlakukannya safeguard , walaupun masih  ada cara lainnya yakni  penerapan bea masuk anti-dumping dan bea masuk tindak pengamanan sementara (BMTPS).

Menurut Gati,penerapan tindakan pengamanan atau safeguard untuk  produk industri garmen sangat mendesak. Tujuannya  agar produk garmen lokal bisa bersaing dengan barang impor yang harganya relatif lebih murah.

Lebih lanjut Dirjen IKMA mengatakan, safeguard harus dilakukan dengan dukungan semua pihak yakni pemerintah, asosiasi, dan para pelaku usaha garmen.

“Pemerintah, asoiasi dan pelaku industri  secara bersama-sama bergandengan tangan untuk menyusun dukungan demi terwujudnya safeguard sesuai yang diharapkan’’imbuh Gati.

Gati mengemukakan,ada beberapa kendala yang membuat iklim industri dan produk tekstil di Indonesia terganggu. Diantaranya adalah bea masuk yang lebih liberal dan kurang harmonis, serta produk garmen yang belum dikenakan instrumen trade remedies.

Karena itu, perlu dibentuknya instrument trade remedies ini, yaitu menyusun safeguard.

‘’Kondisi pandemi Covid-19 saat ini bisa menjadi momentum untuk menyusun safeguard sehingga pada saat kondisi kembali normal nantinya safeguard sudah berjalan’’ujar Gati.

Dia menambahkan dasar hukum penerapan safeguard adalah Peraturan Pemerintah No. 34/2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. (Lili).

 

1,610 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *