DPD Desak Mendikbud Tingkatkan Pemerataan Kualitas Pendidikan di Daerah

Mendikbud Nadiem Makarim foto bersama usai rapat dengan Komite III DPD RI , di Senayan, Jakarta,Rabu (12/2/2020).

JAKARTA –  DPD RI menilai  masih kesejangan kualitas pendidikan antar daerah, teruama antara daerah perkotaan dengan pelosok. Sehubungan dengan itu, DPD pun medesak Mendikbud, Nadiem Makarim untuk melakukan pemerataan kualias pendidikan di daerah.

“Kita masih melihat adanya kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah. Terutama antara daerah di perkotaan dengan daerah di pelosok. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. Bagaimana caranya kita membuat sistem yang bisa memeratakan kualitas pendidikan antar daerah,”ujar Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin usai memimpin rapat kerja antara Komite III DPD RI dengan Mendikbud, Nadiem Makarim di Gedung B DPD RI, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Sultan mengatakan lebih lanjut, perubahan kebijakan menteri yang baru diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

“Sebenarnya kualitas sumber daya manusia kita tidak kalah dengan negara-negara lain. Tapi kenapa di peringkat universitas  kita selalu berada di posisi ratusan kelas dunia. Ini juga yang menjadi PR kita semua. Bagaimana peringkat universitas kita bisa naik di kelas dunia,’’tuturnya.

Sementara itu, dalam paparannya di Komite III DPD RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengungkapkan program kerja Kemendikbud tahun 2020 terkait dengan evaluasi sistem pembelajaran. Pertama, menyediakan pratik-praktik baik untuk materi ujian sekolah. Kedua, mendampingi pemerintah daerah untuk tidak lagi mewajibkan materi ujian kelulusan di daerahnya, melainkan memberikan kemerdekaan untuk masing-masing sekolah. Ketiga, melaksanakan ujian nasional tahun 2020 (terakhir kalinya) untuk 8,4 juta peserta didik. Keempat, merancang asesmen kompetensi dan survei karakter tahun 2021.

“Kemendikbud bekerjasama dengan PUPR dan Kemenkominfo untuk mempersiapkan sarana dan prasarana perangkat IT dalam program perancangan asesmen kompetensi dan survey karakter, perangkat IT tersebut juga digunakan untuk pelaporan pertanggungjawaban dana BOS secara online,” tegas Nadiem. (Lili)

 

232 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *