Petani dan DPR Minta Pengelolaan BPNT Diserahkan ke Bulog

Perum Bulo bersama Forwabul menggelar diskusi bertajuk “Bantuan Pangan Non Tunai dan Efektivitas Stabilisasi Harga Pangan’’ di Jakarta, Kamis (12/12/2019).

 

JAKARTA- Skema Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebaiknya pengelolaanya diserahkan ke Perum Bulog saja. Pasalnya sejak program BPNT digulirkan dan dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos) cukup berdampak bagi Bulog yang mengalami kesulitan  dalam mendistribuskan berasnya.

Permintaan untuk diserahkannya pengelolaan BPNT ke Perum Bulog tersebut disampaikan oleh beberapa narasumber pada acara  diskusi bertajuk “Bantuan Pangan Non Tunai dan Efektivitas Stabilisasi Harga Pangan’’  di Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Adapun narasumber yang hadir dalam diskusi yang diselenggarakan Perum Bulog dengan Forwabul (Forum Wartawan Bulog), yaitu diantranya Direktur Pengembangan Bisnis dan Industri Perum Bulog Imam Subowo, Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron, Ketua Umum Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA), Winarno Tohir dan Pengamat pertanian Khudori.

Direktur Pengembangan Bisnis dan Industri Perum Bulog Imam Subowo mengatakan,sejak program rastra berubah menjadi BPNT, penyaluran beras Bulog terus menyalami penurunan. Pasalnya, program BPNT membuka kesempatan kepada pasar bebas untuk turut memasok beras.

‘’Artinya, Bulog turut bersaing dengan produsen beras lain’’ujar Imam

Lebih lanjut Imam mengatakan, Bulog hingga saat ini  baru menyalurkan beras sekitar 130.000 ton untuk program BPNT dari target 700.000 ton.

Menurutnya, Bulog cukup  sulit untuk mencapai target 700.000 ton dalam waktu yang kurang dari satu bulan.

Saat ini, selain melalui BPNT, penyaluran beras Bulog pun dilakukan melalui program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH), untuk bencana alam dan bantuan internasional itu pun dilaksanakan dengan penugasan dari pemerintah.

Kepastian penyaluran beras ini, kata Imam sangat dibutuhkan, sehingga Bulog sendiri bisa menyerap gabah/beras dari petani dalam jumlah yang besar pula.

‘’Dengan kondisi saat ini,  tentu bagi Bulog akan sulit melakukan penyerapan, tetapi jumlah gabah/beras yang diserap terbatas karena kondisi gudang yang makin penuh,’’tutunya

Dia menegaskan, jika Bulog menjadi pemasok utama untuk program BPNT, Bulog bisa menyalurkan setidaknya 1,87 juta ton per tahun. Perhitungan ini dengan asumsi beras yang disalurkan sebesar 10 kilogram per bulan untuk masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mencapai 15,6 juta keluarga.

Imam memastikan, pihaknya pun siap untuk menjadi penyalur BPNT. Menurutnya, Bulog bisa menyediakan beras dengan berbagai tipe dan kualitas, Bulog pun telah menyiapkan layanan online sehingga beras masyarakat bisa sampai ke tempat tujuan, menyediakan beras BPNT berfortifikasi dan lainnya.

Pengelolaan BPNT ini sebaiknya diserahkan ke Bulog juga disampaikan Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron. Menurut Herman BPNT lebih baik dilakukan oleh Perum Bulog karena BUMN tersebut memiliki sistem dan mekanisme yang terintegrasi.

‘’ Dalam pengelolaan BPNT itu sendiri tentu harus didukung dengan perencanaan yang matang dan kesiapan infrastruktur di daerah untuk menerima program tersebut. Karena itu dalam pengelolan ini sangat cocok dilakukan Bulog, karena BUMN tersebut memiliki sistem yang terintegrasi dari hulu hingga hilir,’’ujar  Herman.

Perlu diketahui, ucap Herman, Bulog selama ini mengemban tugas untuk menjaga stabilitas harga pangan pokok nasional, mengamankan ketersediaan atau buffer stok pangan dan keterjangkauan pasokan.

Oleh karena itu, salah satunya membidangi pangan itu, perlu dilakukan penguatan regulasi maupun kebijakan yang terkait dengan tugas Perum Bulog itu sendiri.

Menurut Herman,agar pengadaan dan penyaluran BPNT ini diserahkan ke Bulog, terlebih dahulu perlu  dilakukan revisi Peraturan Presiden no 63 tahun 2017 tentang penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

Sementara itu, Ketua Umum Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA), Winarno Tohir pun sependapat mengenai kepastian dari pemerintah agar penyaluran beras seperti BPNT dilakukan oleh Bulog.

‘’Kepastian dari pemerintah agar Bulog tetap ditugaskan untuk menyalurkan berasnya, sangat penting bagi petani. Karena dengan adanya kepastian penyaluran beras ini, tentu akan berdampak positif bagi petani, karena gabah/beras petani pun bisa diserap dengan jumlah yang besar,’’ujar Winarno.

Menurut Winarno, akibat ketidakpastian dari pemerintah dalam penyaluran beras ini, hal ini telah menyebabkan Bulog dalam kondisi ‘’sakit’’.

Karena itu, lanjut Winarno untuk menyembuhkan ‘sakitnya’’ Bulog tersebut dengan solusi, yaitu  diadakan kembali atau diperbesar salurannya,sehingga gabah/beras petani banyak diserap Bulog. Maksudnya penyaluran beras seperti BPNT ini diberikan kepada  Bulog

Winarno menambahkan, gabah/beras petani yang diserap Bulog, hanya sekitar  8 persen dari total produksi di Indonesia  sebesar 70 juta ton gabah kering giling (GKG)

‘’Namun jumlah itu cukup besar dan mampu mengamankan harga beras petani agar tidak jatuh,’’imbuh Winarno.

Pengamat pertanian Khudori berpendapat, selama ini Raskin/Rastra selain efektif menjaga harga gabah di tingkat petani juga terbukit membuat warga miskin mampu memperoleh pangan pokok dengan harga terjangkau.

Menurut Khudori, perubahan drastis kebijakan subsidi pangan dari beras sejahtera (rastra) yang sebelumnya bernama Raskin menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) potensi menjadi “bom waktu”,apabila pemangku kebijakan tidak segera mencari solusi.

“Tanpa instrumen stabilisasi yang jelas bisa dipastikan harga beras jadi lebih tidak stabil,” ujarnya. (Lil)

 

 

 

394 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *