Ditjen PKTN akan Lakukan Pengawasan Post Border dengan Ketat

Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Veri Anggrijono.

JAKARTA- Pemerintah memandang perlu upaya untuk mempercepat dan mempermudah arus barang di pelabuhan. Upaya itu dilakukan melalui penerapan kebijakan pengawasan dari border (pabean) ke post border. Terkait adanya kebijakan pengawasan post border ini, salah satu instansi pemerintah atau lembaga terkait yang  ikut terlibat dalam melakukan pengawasan post border terhadap produk impor ini, yaitu Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN).

Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan, Veri Anggrijono mengatakan, penerapan kebijakan post border ini untuk menyederhanakan tata niaga,sehingga arus barang di pelabuhan bisa dipercepat.

‘’Adanya regulasi pengawasan post border ini Ditjen PKTN akan terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap importir yang menyalahgunakan kebijakan pengawasan di luar kawasan pabean (post border),. Karena itu, kami di Ditjen PKTN beserta jajaran berkomitmen untuk menerapkan aturan ini dengan tegas’’kata Veri ketika berbincang bincang dengan Intifocus.com, di Kantornya, di Kemendag, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Karena itu, lanjut Veri, pihaknya menghimbau pelaku usaha agar mematuhi terkait adanya kebijakan penerapan  pengawasan post border. Artnya pelaku usaha tersebut agar patuh untuk melengkapi segala perizinan terkait imporasi yang  sesuai dengan ketentuan.

Veri menyampaikan mekanisme pengawasan post border terdiri dari pemeriksaan kesesuaian antara izin impor milik pelaku usaha yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan, dan barang yang diimpor dengan tujuan mempermudah pelaku usaha dalam tata niaga impor, mendorong percepatan usaha serta investasi di Indonesia. Sebagai konsekuensinya, Kementerian Perdagangan akan memperketat pengawasan barang impor di luar pabean.

Veri menegaskan, pelaku usaha yang melanggar akan diproses secara hukum dan produknya pun akan dimusnahkan. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk memberi efek jera.

Pada kesempatan itu, Veri mengakui pengawasan post border  tersebut belum optimal. Pasalnya begitu banyak pelabuhan sebagai pintu masuk  produk impor yang tersebar di berbagai daerah.

Namun demikian, kata Veri, pihaknya beserta jajaran di lingkungan Ditjen PKTN akan tetap melakukan pengawasan post border ini dengan ketat.

Terkait begitu pentingnya  penerapan regulasi pengawasan post border ini,kata Veri tentu perlu ditunjang kesiapan SDM PPNS/PPBJ yang kompeten dan handal dalam melaksanakan tugas pengawasan tersebut.

Karena itu,tambah Veri,pihaknya selalu mengadakan kegiatan pelatihan bagi petugas pengawasan dengan menghadirkan beberapa narasumber yang bisa dijadikan referensi atau wawasan terhadap barang beredar/jasa.

‘’Kegiatan pelatihan dilakukan untuk menambah wawasan atau meningkatkan pemahaman para petugas pengawasan,sehingga mereka bisa melaksanakan tugas pengawasan di lapangan dengan baik,’’pungkas Veri (Lili).

1,301 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *