BPJS Kesehatan : Banyak Ibu Hamil Setelah Lahir Berhenti Bayar Iuran

JAKARTA – Persalinan jadi salah satu jenis layanan kesehatan yang paling banyak menyerap biaya dalam program jaminan kesehatan nasional (JKN). Sayangnya, ini tidak disertai dengan kepatuhan para pengguna layanan tersebut. Sebulan pasca melahirkan, sebagian besar langsung tidak bayar iuran.

Hal ini  diungkapkan Citra Jaya, Asisten Deputi Bidang Riset Jaminan Kesehatan Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (18/10/2019). Menurutnya, dalam analisa perilaku adverse selection peserta segmen pekerja bukan penerima upah (PBPU) atau peserta mandiri tahun 2017/2018, kecenderungan perilaku ini sudah muncul ketika awal kepesertaan.

Peserta PBPU hamil diketahui baru mendaftar sebulan sebelum mendapatkan layanan persalinan. Tepat sebulan sebelum due date. “Dari 219.446 sample, 64,7 persen ibu hamil PBPU baru menjadi peserta. Mirisnya lagi, mereka langsung berhenti membayar iuran usai mendapat layanan kesehatan persalinan tersebut,” katanya.

Dalam data yang dipaparkan, setidaknya ada sekitar 150 ribu peserta PBPU nunggak sebulan pascalahiran. “Sekitar 68 persen nunggak status pembayaran iurannya setelah mendapat pelayanan,” sambungnya. Akibatnya, BPJS Kesehatan lagi-lagi harus menelan pil pahit. Besaran iuran yang masuk jauh lebih rendah dari besar pembiayaan yang harus dikeluarkan untuk pelayanan bersalin ini. Dia merinci, harusnya besaran iuran yang diperoleh dari jumlah sample di periode tersebut mencapai Rp 286,39 miliar. Akan tetapi, iuran yang masuk hanya Rp 102, 62 miliar. Padahal, lanjut dia, beban biaya yang dibayarkan BPJS kesehatan pada fasilitas kesehatan mencapai Rp 309,45 miliar. Artinya, BPJS Kesehatan harus nombok sebesar Rp 206,89 miliar. “Pasti minus. Hal ini menunjukkan kecenderungan perilaku adverse selection yang bisa merugikan BPJS kesehatan,” ungkap Citra.

Sementara, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Prof. Meiwita P. Budiharsana, menyarankan, BPJS Kesehatan lebih menggenjot sosialisasi tentang pembayaran iuran usai penggunaan layanan. Pasalnya, menurut dia, masih banyak masyarakat yang mengira jika JKN  dengan jamkesmas sebelumnya. “Minim info. Banyak yang tidak tahu bukan cuma hak saja tapi kewajiban bayar premi juga,” tegasnya.

Dia juga merekomendasikan agar sosialisasi ditekankan kembali usai lahiran. Dapat memanfaatkan tenaga kesehatan yang menangani imunisasi. “Karena, bisa dipastikan, mereka akan kembali untuk membawa buah hatinya imunisasi,” ungkapnya.

Citra Jaya menambahkan, perilaku adverse selection ini juga terjadi di beberapa negara. Seperti Ghana, Thailand, Filipina, hingga Amerika Serikat. Tapi, negara-negara tersebut telah berhasil menerapkan strategi untuk meningkatkan kepatuhan peserta jaminan sosial.

Khususnya, dalam melakukan pembayaran dan pendaftaran peserta yang sedang hamil serta merencanakan kehamilan. Ghana misalnya. Ada kebijakan waiting period khusus untuk layanan persalinan selama enam bulan. Hal yang sama dilakukan oleh Thailand. Bahkan dengan tambahan kewajiban pembayaran iuran di muka minimal 3 bulan. Sementara Amerika Serikat memberlakukan urun biaya.

Disinggung soal kemungkinan penerapan metode tersebut, Citra mengaku pihaknya tak memiliki wewenang untuk memutuskan.

“Di samping itu, adanya potensi polemik di masyarakat. Seperti penerapan masa aktif minimal 14 hari usai pendaftaran,” pungkasnya. (kuz).

898 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *