Jonan Digadang-gadang Jadi Menhub Kembali

JAKARTA  – Ignasius Jonan, nama itu kembali mencuat dibursa calon Menteri Perhubungan di periode kedua Joko Widodo (Jokowi) – Ma’ruf Amin memimpin Indonesia. Lalu seperti apa sosok pria, yang kini masih menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tersebut?

“Beliau (Jonan, red) bagus banget waktu di Kereta Api. Lebih bagus lagi waktu jadi menteri perhubungan,” ungkap Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Kyatmaja Lookman, Selasa (15/10/2019).

Pengusaha angkutan logistik itu mengemukakan beberapa kali bersama sejumlah pengusaha dan kalangan akademik diajak berdiskusi untuk membahas sejumlah isu. “Beliau mendengarkan, membahas, lalu ikut sepakat dengan kesepakatan. Beliau kawal betul kesepakatan itu. Nggak bergeser satu senti pun. Artinya beliau taat azas. Komit dengan kesepakatan dan regulasi,” ujar Kyatmaja.

Soal Jonan, Direktur Eksekutif DPP  Asosisi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Budi Wiyono  bisa bercerita panjang. “Intinya begini, Jonan itu disiplin, tegas, nggak neko-neko, dan cepat mengambil keputusan, yang bersentuhan dengan kepentingan publik,” ujarnya.

Dia mencontohkan ketika Peraturan Menteri Perhubungan (PM) No. 10 Tahun 1988 direvisi menjadi PM 74 Tahun  2015. Revisi itu membengkakkan  modal dasar perusahaan jasa freight forwarding pengurusan dari Rp200 juta jadi Rp25 miliar.

“Kami protes. Satroni Jonan. Dia mau menerima.  Kami bilang ke dia, Kemenhub ini maunya apa. Ngerti apa nggak kalau  freight forwarding itu lebih ke skill business, lebih banyak orang ketimbang aset. Nggak perlu modal besar. Lagipula di tingkat ASEAN disepakati hanya Rp1,5 miliar. Ini Indonesia malah Rp25 miliar.,” ujar Budi Wiyono.

Sementara Djoko Setijowarno, pengamat transportasi dari Universitas Soegijapranata mengatakan ketegasan dan disiplin ada dalam diri Jonan. Meski menerapkan kedisiplinan tinggi dan mendorong peningkatan kualitas serta kuantitas pelayanan, Jonan ternyata amat peduli terhadap jajaran Kemenhub. “Beliau yang mewajibkan tunjangan kinerja cair setiap bulan. Tidak boleh lagi cair 6-12 bulan kemudian. Pak Jonan juga mengupayakan kenaikan jumlah tunjangan kinerja,” jelas Djoko Setijowarno.

Sedangkan Ketua Umum Indonesian National Ferryowners Association (INFA) Edi Oetomo menuturkan  Jonan sebagai sosok, yang amat concern terhadap keselamatan bertransportasi. “Pak Jonan juga sangat tegas dalam aspek safety. Untuk urusan ini beliau berani berhadapan dengan siapapun,” pungkasnya. (kuz)

218 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *