Lewat Buku, Menperin Airlangga Gelorakan Bangun Industri Nasional

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto memberikan pemaparan pada acara bedah buku “Merajut Asa, Membangun Industri Menuju Indonesia yang Sejahtera dan Berkelanjutan” di Jakarta, Senin (14/10)..

 

JAKARTA- Menteri Perindustrn, Airlangga Hartarto ingin menyumbangkan saran dan pemikiran terhadap langkah-langkah strategis yang harus dilakukan oleh Indonesia dalam rangka mendorong terwujudnya Indonesia yang sejahtera dan berkelanjutan.  Saran dan pemikirannya tersebut diwujudkan dalam sebuah karya buku dengan judul ‘’ Merajut ASA, Membangun Industri  Menuju Indonesia yang Sejahtera dan Berkelanjutan’.

Buku setebal 186 halaman itu memuat beberapa peluang dan kemudahan untuk merajut asa pembangunan industri di Indonesia.

“Sebagai sebuah refleksi kebijakan, saya mencoba memaparkan best practice kebijakan industri di beberapa negara dalam buku ini. Industrialisasi membutuhkan sebuah ikhtiar untuk cita-cita kesejahteraan tanah air,” ujar Airlangga pada acara bedah buku tersebut, di kantor Kemenperin, Jakarta, Senin (14/10/2019).

Airlangga mengungkapkan, buku tersebut juga menceritakan mengenai perjalanan dirinya di bangku legislatif (DPR) sebagai Ketua Pansus untuk menyusun UU Minerba, UU Perdagangan, dan revisi UU Perindustrian. “Mengapa buku ini penting? karena mencatat hal-hal yang tidak tertulis di dalam UU itu sendiri. Jadi, banyak hal yang dibahas secara berbeda dan kita dapat mengetahui mengapa hilirisasi itu penting, serta apa bedanya pemurnian dan pengolahan,” terangnya.

Buku dengan Judul Merajut ASA Membangun Industri Menuju Indonesia yang Sejahtera dan Berkelanjutan, karya Menperin, Airlangga HartartoSelanjutnya, ketika diberi amanat sebagai Menperin oleh Presiden Joko Widodo, Airlangga mencoba memahami arahan-arahan Presiden yang kemudian dituangkan dalam program dan kebijakan yang didorong oleh Kementerian Perindustrian.

“Alhamdulillah, secara perlahan beberapa kebijakan yang bertujuan untuk mengembangkan industri nasional dapat dilaksanakan,” ujarnya.

Khususnya mengenai kesiapan menghadapi perkembangan industri 4.0, Kemenperin telah meluncurkan berbagai program yang adaptif terhadap era baru tersebut. Misalnya, pada tahun 2017, Kemenperin menginisiasi pendidikan vokasi yang link and match antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan industri di beberapa wilayah Indonesia.

“Dalam upaya mendukung pelaksanaan Making Indonesia 4.0, pemerintah mengupayakan penguatan SDM melalui pendidikan vokasi industri. Hal ini sangat penting guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan kompeten sesuai kebutuhan industri saat ini,” tuturnya.

Hingga kini, melalui program link and match SMK dengan industri, Kemenperin telah memfasilitasi kerja sama sebanyak 1.753 SMK dan 608 industri dengan total 3.101 Perjanjian Kerja Sama (PKS) di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah dan DIY, Jawa Barat, Sumatera bagian Utara, DKI Jakarta dan Banten serta Sumatera bagian Selatan.

Pada tahun 2019, kebijakan yang diusulkan Kemenperin mulai diimplementasikan, mulai dari pemberian super deduction tax untuk vokasi, R&D, dan industri padat karya hingga kebijakan pengembangan kendaraan listrik, yang dalam waktu dekat akan menyusul lagi aturan tentang PPnBM Kendaraan.

Direktur INDEF Enny Sri Hartati sebagai salah satu penanggap dalam bedah buku menyampaikan, untuk menjadi negara industri yang berhasil, sebuah negara harus memiliki industry policy. Karena itu sudah tepat bila Indonesia memiliki UU Perindustrian dan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.

Menurut Eny, yang perlu dilakukan adalah bagaimana ini menjadi policy secara nasional. (Lili)

296 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *