Wacana Uji Emisi Kendaraan Pribadi Perlu Digulirkan Kembali dalam Revisi UU No. 22/2009

JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menimbang untuk memunculkan kembali wacana mewajibkan pengujian emisi gas buang bagi kendaraan pribadi. Dengan adanya pengujian tersebut diharapkan mampu mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK).
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menjelaskan, pada saat penyusunan Undang-Undang (UU) No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sempat ada wacana untuk mewajibkan pengujian emisi gas buang kendaraan pribadi.
Tetapi, wacana tersebut batal direalisasikan menjadi pasal dalam UU karena pertimbangan sosial dan ekonomi.
“Tapi kemudian karena persoalan sosial dan ekonomi lebih mengemuka pada tahun 2009, yang rencananya kendaraan pribadi itu harus melalui uji emisi, itu tidak jadi dilakukan. Sekarang uji emisi hanya untuk kendaraan angkutan umum,” ungkap Budi Setiyadi dalam sambutannya di Focus Group Discussion Assesing the Greenhouse Gas Impacts of Transport Policies di Jakarta pada Rabu (18/9).
Budi melanjutkan, DPR berencana merevisi UU 22 tersebut dalam waktu dekat ini. Apabila proses revisi jadi dilakukan, maka pihaknya ingin memunculkan kembali wacana uji emisi kendaraan pribadi. Namun, uji emisi itu hanya diterapkan pada kendaraan dengan usia tertentu, misalnya sudah mencapai 5 tahun. Pengujian emisi kendaran pribadi ini, sebut Budi, penting dilakukan mengingat kondisi udara, khususnya di Jakarta, kian memburuk.
“Jika kondisi Jakarta sebagai momentum untuk mengurangi polusi udara, saya kira wacana yang pada tahun 2009 bisa kita munculkan kembali bahwa untuk kendaraan-kendaraan pribadi, bisa saja yang sudah usia 5 tahun itu dilakukan uji emisi karena prinsipnya untuk keberlangsungan dan kesehatan kita dan demikian penting,” jelas Budi Setiyadi.
Sementara itu, Dosen senior Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti Elly Sinaga menilai, terdapat kebijakan-kebijakan pemerintah di sektor transportasi juga yang berdampak pada peningkatan emisi GRK. Kebijakan itu terkait subsidi solar dan low cost green car (LCGC). Hal tersebut terungkap setelah ITL Trisakti bersama Initiative for Climate Action Transparency (ICAT) mengadakan asesmen atau penilaian dampak emisi gas rumah kaca (GRK) dari kebijakan di sektor transportasi. Elly Sinaga menjelaskan, penggunaan bahan bakar jenis solar ini berdampak pada kenaikan emisi pada tahun 2016 sebesar 0,9%. Hal ini menunjukan bahwa pemerintah perlu lebih memperhatikan efek dari kebijakan harga tersebut dan perlu melakukan kontrol Iebih terkait dengan emisi dari penggunaan bahan bakar diesel atau solar. “Kalau misalnya subsidinya solar dicabut akan mengurangi emisi GRK karena saat ini truk juga banyak. Karena itu, kami dalam hal ini mengusulkan subsidi ditarik untuk mengurangi emisi dan mempermudah untuk shifting angkutan barang dari truk ke kapal laut,” ungkap Elly. Lebih lanjut, dia menambahkan, terkait dampak GRK dari penerapan kebijakan LCGC, tim justru menemukan bahwa kebijakan tersebut malah berkontribusi terhadap kenaikan emisi GRK, yang berkisar antara 10,60% sampai dengan 13,7% dibandingkan dengan emisi dari kendaraan pada tahun 2013 atau sebelum adanya kebijakan tersebut. Selain perihal kebijakan harga BBM dan LCGC, tim juga turut melakukan asesmen terhadap kebijakan penggunaan kendaraan listrik. Elly mengakui, untuk kendaraan listriknya sendiri tidak menimbulkan emisi GRK ketika digunakan. Tetapi, menurut dia, harus diperhatikan pula produksi listrik yang saat ini masih mengandalkan batu bara. “Apabila pemerintah mampu mewujudkan suplai energi listrik dengan komposisi 50% energi fosil dan 50% energi terbarukan maka potensi penurunan emisinya dapat mencapai -15,39% pada tahun 2035,” sebut Elly. (kuz)

122 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *