9 Juta Orang Percaya Hoax Soal PKI, Begini Reaksi Jokowi

JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, sekitar 9 juta penduduk Indonesia mempercayai isu yang menyebut dirinya anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). Padahal, lanjutnya, hal itu jelas-jelas merupakan kabar bohong alias hoax.

“Saya mendapatkan survei angka bahwa 9 juta masyarakat kita percaya terhadap fitnah-fitnah seperti ini. Jadi dimana-mana saya singgung hal-hal seperti ini,” terangnya.

Gencarnya isu yang dihembuskan melalui banyak cara itu membuat Jokowi merasa kini sudah waktu baginya memberikan klarifikasi berupa jawaban.

Saat membuka Jambore Kebangsaan Bela Negara Keluarga Besar FKPPI di Bumi Perkemahan Ragunan, Jakarta, Jumat (7/12/18) siang, Jokowi mengatakan akhir-akhir ini banyak spanduk sengaja dipasang dengan isi menyebut dirinya anggota PKI.

“Sekarang saya harus menjawab,” tegas Jokowi. “Cara-cara berpolitik yang tidak beretika seperti itu harus dihentikan. Itu merusak cara-cara kita dalam berdemokrasi dan mencerdaskan kehidupan berbangsa bernegara,” sambungnya.

Jokowi juga menyebut banyak gambar di media sosial yang menunjukkan dirinya sedang berada di samping DN Aidit, saat Ketua PKI itu berpidato tahun 1955.

“Ini cara-cara yang tidak beretika dan tidak beradab,” kata Jokowi sambil menegaskan bahwa gambar itu jelas hoax karena di tahun 1955 dirinya belum lahir.

Jokowi menerangkan, PKI dibubarkan tahun 1965-1966. Sedang Jokowi lahir di tahun 1961. Berarti saat organisasi terlarang itu dibubarkan, Jokowi berumur 4 tahun. “Kan nggak ada balita PKI,” tuturnya.

Presiden juga menyebut dirinya kerap dituding antek asing. Jokowi minta masyarakat melihat sepak-terjangnya. Jika dirinya benar-benar antek asing maka tidak mungkin Jokowi membebaskan Blok Mahakam dari cengkeraman penguasaan asing. Demikian juga dengan Blok Rokan dan Freeport di Papua.

Selama puluhan tahun Blok Minyak Mahakam dikuasai Jepang dan Perancis. Di masa pemerintahan Presiden Jokowi, blok kaya minyak itu telah dikuasai kembali oleh Indonesia dan diserahkan pengelolaannya kepada Pertamina sebanyak 100 persen.

Sedangkan blok minyak raksasa, Blok Rokan, berpuluh tahun dikelola perusahaan asing Chevron. Pemerintahan Jokowi mengambilalih blok itu dan kini 100 persen diserahkan ke Pertamina. Demikian pun dengan Freeport, perusahaan pertambangan raksasa di Bumi Papua. Setelah puluhan tahun Indonesia hanya mampu mengakses pendapatan yang sedikit, di masa pemerintahan Jokowi Indonesia mampu menguasai sebagian besar saham perusahaan kaya-raya itu. Saat ini karena sudah tercapai Head of Agreement, Sales and Purchase Agreement maka aliran keuntungan dari Freeport untuk bangsa Indonesia tinggal menunggu waktu.

“Kita sudah berapa puluh tahun, lebih dari 40 tahun hanya dapat 9 persen, kok diam saja, nggak ada yang demo,” kata Jokowi.

862 kali dilihat, 124 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *