GENJOT ELEKTRIFIKASI, DAERAH 3T JADI SASARAN SAMBUNGAN GRATIS DAYA 450 VA

JAKARTA — Perhatian Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, memang tak perlu diragukan lagi. Untuk melistriki Nusantara, saat ini daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) jadi sasaran utama pemerintah menggulirkan bantuan dalam bentuk penyambungan gratis daya listrik 450 Volt Ampere (VA).

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Andy Noorsaman Sommeng, mengatakan bahwa saat ini pemerintah tengah mengkaji penggunaan jenis pembangkit yang cocok untuk percepatan elektrifikasi pada wilayah 3 T.

“Iya 3T, itu kan diutamakan sekarang, bisa dalam bentuk Lisdes (Listrik Desa) dari PLN,” katanya di Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM, Jumat (22/6/18).

Alasan utama pemerintah fokus pada wilayah terisolir adalah masih rendahnya konsumsi masyarakat atas penggunaan listrik. “Kalau 3T kan kemampuan daya beli masih rendah, mau tidak mau disediakan (pemasangan listriknya),” tambah Andy.

Penyediaan pemasangan listrik gratis 450 VA, jelas Andy, menjadi penting bagi masyarakat miskin dan rentan miskin karena biaya pemasangan listrik selama ini dibebankan kepada para pelanggan. Semakin tinggi daya listrik, semakin tinggi pula biaya pemasangan.

Meski begitu, Andy menambahkan, tidak menutup kemungkinan subsidi juga akan diberikan bagi masyarakat di wilayah Pulau Jawa yang tergolong masyarakat miskin dan rentan miskin yang belum terdapat dalam data terpadu yang mengajukan pemasangan listrik baru berdaya 450 VA ke PLN.

Terkait subsidi listrik bagi pelanggan daya 900 VA untuk rumah tangga, Andy menjelaskan, pencantuman dalam data terpadu tidak akan diubah, bahkan pemerintah akan menambah jumlah pemberian subsidi listrik berdaya 900 VA apabila dimungkinkan.

“Tidak ada yang dikurangin (subsidi listrik 900 VA). Justru malah kemungkinan naik ada karena ada pelanggan baru,” tutup Andy.

Sebagai informasi, data terpadu adalah sistem elektronik yang memuat infomasi sosial, ekonomi dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Kementerian Sosial.

976 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *