DPR SETUJU ANGGARAN PPPA DINAIKKAN

Raker Komisi VIII DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi Ali Taher Parasong, dengan Menteri PPPA Yohana Yembise, foto : arief/hr

JAKARTA — Komisi VIII menyetujui kenaikan anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) tahun 2019 menjadi Rp 554,901 miliar. Angka itu berarti Rp 1,1 miliar lebih tinggi dibandingkan alokasi anggaran tahun 2018.

Kenaikan anggaran terungkap dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI, dengan Menteri PPPA Yohana Yembise, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (6/6/18). Rapat yang dipimpin Ketua Komisi VIII Ali Taher Parasong beragendakan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2019 dan dan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2019.

Alokasi anggaran untuk Kementerian PPPA itu sebesar Rp 128,542 miliar dialirkan untuk program dukungan manajemen, Rp 139,500 miliar untuk program kesetaraan gender, Rp 180,571 miliar untuk program perlindungan anak, dan Rp 106,287 miliar untuk program partisipasi lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Komisi VIII juga akan melakukan pendalaman lebih lanjut tentang usulan tambahan anggaran Kemen PPPA 2019 sebesar Rp 200 miliar bersama dengan Pejabat Eselon I Kemen PPPA. Usulan tambahan anggaran ini antara lain untuk penambahan sarana untuk penjangkauan korban kekerasan sebesar Rp 72,250 miliar, kampanye pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak secara masif sebesar Rp 30 miliar, sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait perempuan dan anak sebesar Rp 12,750 miliar serta penjangkauan perempuan Kepala Keluarga-Perempuan Inovator Indonesia (Pekka Perintis) sebesar Rp 85 miliar.

“Komisi VIII juga mendesak Kemen PPPA membuat terobosan baru, khususnya terkait dengan pembangunan ketahanan keluarga sebagai upaya pencegahan rapuhnya keluarga dari berbagai persoalan sosial,” kata Ali Taher.

Kemen PPPA juga diminta meningkatkan program sosialisasi dan edukasi dalam pemberdayaan masyarakat terkait dengan program three ends. Program ini adalah mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, mengakhiri perdagangan orang dan mengakhiri kesenjangan akses ekonomi bagi perempuan.

652 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *