KEPALA BKN ANCAM PNS PENEBAR KEBENCIAN DENGAN YANG INI

JAKARTA — Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana melarang pegawai negeri sipil di seluruh tingkatan untuk menyebarluaskan berita yang berisi ujaran kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Larangan itu tertuang dalam poin b nomor 2 Surat Edaran (SE) Nomor: K.26-30/V.t2-2/99 mengenai Pencegahan Potensi Gangguan Ketertiban dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PNS, ditandatangani Kepala Badan Kepagawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana pada 31 Mei 2018.

Melalui SE itu, Bima minta agar Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah untuk membina PNS di lingkungannya agar bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan peka terhadap perubahan situasi dan kondisi di lingkungannya yang mengarah pada terjadinya potensi konflik sosial.

Seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah, tegas Kepala BKN, agar membina dan mengawasi seluruh PNS termasuk Calon PNS di lingkungannya agar tetap menjaga integritas, loyalitas, dan berpegang teguh pada 4 (empat) pilar kebangsaan, yaitu: Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam hal terjadi indikasi adanya aktivitas dan kegiatan yang mengarah atau berpotensi mengganggu ketertiban dalam pelaksanaan tugas di lingkungannya, menurut Kepala BKN Bima Haria Wibisana, harus ditindaklanjuti dengan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditegaskan oleh Kepala BKN, bahwa pegawai yang terbukti menyebarkan berita hoax yang bermuatan ujan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) merupakan suatu pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud, jelas Kepala BKN dalam surat tersebut, antara lain seperti penyampaian langsung maupun melalui media sosial serta media lain tentang kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Pemerintah. Termasuk menyampaikan ujaran berisi kebencian terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Selain penyampaian langsung maupun melalui berbagai media, larangan juga mencakup kegiatan share, broadcast, upload, retweet, regran, dan sejenisnya terhadap empat pilar kebangsaan dan SARA.

Larangan pun meliputi menanggapi atau mendukung sebagai tanda setuju pendapat atau penyampaian yang menghina atau membenci empat pilar kebangsaan serta menyebarkan SARA dengan memberikan likes, love, retweet, atau comment di media sosial.

PNS juga dilarang mengadakan kegiatan maupun menghadiri kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta Pemerintah.

“Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dijatuhi hukuman disiplin berat dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak perbuatan,” bunyi poin b nomor 7 Surat Edaran Kepala BKN itu.

Adapun pelanggaran terhadap huruf e dan huruf f, menurut Surat Edaran tersebut, dijatuhi hukuman disiplin sedang atau ringan dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak perbuatan.

Tembusan surat edaran tersebut disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (kn)

1,526 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *