BAMSOET PENASARAN MENGAPA KPU NGOTOT GANJAL MANTAN TERPIDANA

JAKARTA — Jika masih menjegal mantan terpidana korupsi agar tidak dipilih sebagai calon legislatif, Komisi Pemilihan Umum (KPU) disebut keterlaluan dan melampaui batas kewenangan.

“Bersikukuh menjegal mantan terpidana korupsi untuk menggunakan hak dasarnya sebagai warga negara untuk dipilih sebagai calon legislatif menurut saya kurang bijaksana,” kata Ketua DPR RI Bambang Soesatyo melalui siaran pers baru-baru ini.

Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, diatur bahwa mantan napi yang sudah menjalani masa hukuman 5 tahun atau lebih boleh mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, selama yang bersangkutan mengumumkan diri ke publik mengenai kasus hukum yang pernah menjeratnya.

Bamsoet, sapaan akrabnya, menegaskan dirinya sependapat dengan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang bahwa mantan terpidana korupsi boleh saja dicalonkan partai jika memenuhi sejumlah syarat. Antara lain menyatakan/mendeklarasikan secara jujur bahwa dirinya mantan napi korupsi, tidak dicabut haknya oleh keputusan pengadilan, melewati jeda waktu 5 tahun (jika tuntutan yang bersangkutan di atas lima tahun), serta menunjukan penyesalan dan berkelakuan baik selama menjalani tahanan serta tidak mengulangi perbuatannya.

Rapat dengar pendapat antara DPR, pemerintah, KPU, dan Bawaslu beberapa waktu lalu menolak usulan KPK tentang mantan terpidana korupsi agar tidak dipilih sebagai calon legislatif.

“Sikap KPU tersebut terlampau berlebihan dalam membangun pencitraan lembaganya. Sebab UU sudah mengatur mengenai hak-hak seorang warga negara termasuk para mantan terpidana. Dan keputusan seseorang kehilangan hak-hak politiknya itu ada di pengadilan. Bukan diputuskan dalam aturan yang letaknya di bawah UU. Jika KPU masih bersikukuh mengeluarkan aturan tersebut, itu sama saja dengan melawan UU. Atau kalau mau, kita amandemen saja dulu konstitusi kita agar KPU diberikan hak untuk membuat UU sendiri sekaligus melaksanakannya sendiri,” tegas Bamsoet.

Tidak hanya itu, dengan keputusan tersebut, KPU telah merampas hak-hak dasar warga negara untuk dipilih dan memilih. Seorang mantan narapidana setelah menjalani hukumannya dan kembali ke masyarakat, maka hak dan kewajibannya sama dengan warga negara lainnya. Itu dijamin dalam konstitusi kita. Kecuali pengadilan saat memutus perkara yang bersangkutan memutuskan pencabutan hak politiknya.

“Selain itu, KPU juga telah merampas hak warga negara yang akan memilih calon yg dijegal tersebut. Mulai dari keluarga, kerabat hingga masyarakat dimana mantan terpidana itu berdomisili. Soal apakah yang bersangkutan akan terpilih atau tidak, serahkan saja kepada masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menilai mantan narapidana korupsi bisa saja diberikan kesempatan ikut menjadi Caleg dalam Pemilu 2019. Menurutnya, jika mantan napi korupsi menyesali perbuatannya dan masyarakat luas ternyata mau memilih orang tersebut, patut diberikan kesempatan.

“Kalau kita menghukum orang berkali-kali dimana orang yang sudah mengakui kesalahannya tersebut sudah menjalani hukumannya, kita hukum dia berkali-kali dengan kesalahan yang sama ya itu hukum tidak begitu, hukum tidak boleh dendam,” kata Saut. (kn)

1,607 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *