DPD RI NYATAKAN DUKA ATAS KERUSUHAN MAKO BRIMOB DAN PENGEBOMAN

JAKARTA — Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menyatakan duka mendalam atas jatuhnya korban jiwa dan luka akibat kerusuhan di Mako Brimob dan pengeboman di Surabaya, Sidoarjo, serta penyerangan terhadap Kepolisian Daerah Riau.

Pernyataan duka diungkap Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono di awal Sidang Paripurna ke-13 masa sidang V DPD RI tahun 2017-2018 di Gedung Nusantara V Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/5).

“DPD RI juga mengutuk aksi teror yang dilakukan, karena hal tersebut telah mengganggu proses berbangsa dan bernegara kita,” ucap Nono.

Sidang yang dipimpin Ketua DPD RI Osman Sapta didampingi Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan Darmayanti Lubis membahas laporan kegiatan anggota DPD RI di daerah pemilihan dan laporan hasil kerja Pansus Tatib serta pengesahan.

Saat penyampaian hasil laporan reses, Anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Utara Stafanus BAN Liow mengatakan agar DPD RI membantu mempermudah izin Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Sulawesi Utara. “Izin UKM diharapkan bisa diurus di daerah saja sehingga lebih mudah,” katanya.

Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Selatan Antung Fatmawati menyampaikan bahwa RUU Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal perlu segera diselesaikan. Hal itu bertujuan agar ada komitmen pemerintah dalam pembangunan infrastruktur di luar pulau Jawa. “Harus ada kesimbangan antara pulau Jawa dan di luar Jawa,” cetusnya.

Sementara Ketua Pansus Tatib DPD RI Ajiep Padindang mengatakan Pansus telah menyepakati desain besar kelembagaan DPD sesuai dengan perkembangan kelembagaan dan UU MD3. Salah satunya penambahan jumlah pimpinan DPD RI dan alat kelengkapan DPD RI. “Pansus Tatib telah melaporkan pelaksanaan tugasnya dan memaparkan draf materi Tata Tertib pada masa sidang ke-11 dan masa sidang ke-12,” tegas dia.

Menurutnya, hingga saat ini tidak ada pandangan lain dari Anggota maupun Alat Kelengkapan. Secara prinsip teknis maupun substansi yuridis, draf Tata Tertib ini mendapatkan pertimbangan hukum dari Prof. Jimly Asshiddiqie, Prof. Mahfud MD, dan Prof. Yusril Ihza Mahendra. “Secara prinsip sepakat dengan konsep Tata Tertib yang Pansus sampaikan. Oleh karena itu, kiranya hasil kerja ini dapat diputuskan dalam forum Sidang Paripurna pada hari ini,” kata Ajiep.

Diujung penutup sidang paripurna, Nono menjelaskan dengan telah disahkannya Tata Tertib DPD RI yang baru maka dapat dilakukan penambahan seorag unsur pimpinan DPD. “Telah disepakati pada rapat Panmus kemarin, bahwa kita akan mengagendakan Sidang Paripurna Luar Biasa untuk pemilihan satu orang unsur Pimpinan DPD RI pada tanggal 31 Mei 2018,” tutupnya. (kn)

1,210 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *