Wujudkan Kawasan Industri Terpadu, Batang Jadikan Daerah Tertib Ukur

 

Direktorat Metrologi Ditjen PKTN Kementerian Perdagangan bekerjasama dengan Pemkab Batang menyelenggarakan Talkshows dengan tema Metrologi Legal Menyongsong Terwujudnya Kawasan Industri Terpadu Batang”, Kamis (7/1/2021). Foto :Istimewa.

 

BATANG-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang berupaya meningkatkan peran Unit Metrologi  Legal dalam memberikan pelayanan kemetrologian. Upaya itu dilakukan agar  terwujudnya tertib dalam ukuran, takaran dan timbangan serta tercapainya ketetapan hasil pengukuran.

‘’Upaya meningkatkan pelayanan metrologi legal ini merupakan salah satu yang harus dipersiapkan Pemerintah Kabupaten Batang dalam membangun Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang,’’ujar Bupati Batang, H. Wihaji pada kegiatan Talkshows “Metrologi Legal Menyongsong Terwujudnya Kawasan Industri Terpadu Batang”, Kamis (7/1/2021).

Kata Wihaji,saat  ini di Indonesia terdapat sekitar 118 kawasan industri, dan KIT Batang menjadi kawasan industri ke 119. Keberadaan KIT Batang merupakan tantangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Batang untuk melakukan perubahan-perubahan, sehingga pada akhirnya memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya di Kabupaten Batang.

“Pemerintah Daerah Kabupaten Batang semangat dalam mendorong bagaimana ukuran, takaran, dan timbangan menjadi hal yang penting sehingga tidak hanya memberikan perlindungan kepada masyarakat tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi perekonomian Kabupaten Batang.” ujar Bupati Batang

Direktur Metrologi Rusmin Amin mengatakan Unit Metrologi Legal Kabupaten Batang dari sisi metrologi ke depan akan berkembang dengan adanya Kawasan Industri Terpadu Batang.

“Kami dari pusat siap membantu mengembangkan metrologi mendukung KIT Batang ini. Direktorat Metrologi akan berkolaborasi dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Komite Akreditasi Nasional (KAN). Ini adalah sebuah awal bagaimana elemen metrologi yaitu metrologi legal, metrologi ilmiah dan metrologi industri bisa berkolaborasi mendukung KIT Batang.” ujar Rusmin .

Kepercayaan publik

Bupati Wihaji menjelaskan metrologi legal yang dapat memastikan suatu ukuran, takaran dan timbangan sesuai dengan nilai sebenarnya akan mendorong kepercayaan publik

‘’Tidak ada lagi penyalahgunaan alat ukur untuk mengurangi ukuran, takaran, dan timbangan. Budaya tertib ukur tidak hanya akan memberikan perlindungan terhadap masyarakat/konsumen tetapi juga menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan para pelaku usaha yang bertanggung jawab,’’imbuh Wihaji.

Wihaji menyampaikan, membangun kepercayaan publik mengenai ukuran, takaran dan timbangan di Kabupaten Batang sudah sesuai ukuran jadi prioritas.

‘’Masyarakat akan nyaman ketika bertransaksi di wilayah Kabuptaen Batang .Misalnya di SPBU dimana takarannya tetap terjaga selalu. Sektor-sektor dimana ada ukuran, takaran, dan timbangan akan kami jaga dan monitor agara perlindungan terhadap masyarakat dapat kami berikan. ” ujar Wihaji.

Sebagai informasi, Pemerintah Kabupaten Batang memiliki Unit Metrologi Legal yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengawasan terhadap alat ukur dan kuantitas barang dalam keadaan terbungkus. Dengan jumlah 28 pasar desa dan pasar daerah, 22 SPBU, dan sejumlah industri, potensi alat ukur seperti timbangan bukan otomatis, timbangan jembatan, pompa ukur BBM, meter kWh, meter air, dan lain-lainnya objek pelayanan dan pengawasan menjadi tantangan besar bagi Unit Metrologi Legal Kabupaten Batang.

‘’Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Perdagangan, dalam hal ini Direktorat Metrologi atas support dan dukungan kepada Kabupaten Batang dalam mengembangkan metrologi di daerah. Tujuan akhir kami adalah Kabupaten Batang sebagai Daerah Tertib Ukur. Sehingga harapan kami adalah peran metrologi dapat dikembangkan dan memberikan manfaat yang seluas-luasnya tidak hanya bagi pelaku usaha tetapi juga bagi masyarakat Batang pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya’’ tutur. Wihaji,

Dalam kesempatan yang berbeda Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Veri Anggrijono menyampaikan , dalam mendukung Kawasan Industri Terpadu, metrologi legal tidak dapat berdiri sendiri, tetapi bersama-sama dengan standardisasi dan penilaian kesesuaian untuk membangun infrastruktur mutu di daerah yang tentunya dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah.(Lili).

1,577 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *