Jamiluddin Ritonga: Risma Mau Ikut Pola Blusukan Jokowi

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga,.

JAKARTA- Menteri Sosial Tri Rismaharini blusukan di bantaran Kali Ciliwung, Matraman, Jakarta. Saat blusukan, Risma menyempatkan berdialog dengan para pemulung dan mengajaknya ikut program Kementerian Sosial.

‘’Blusukan yang dilakukan Risma mengingatkan kita pada Jokowi ketika awal menjadi Gubernur DKI Jakarta. Saat Jokowi blusukan dan dipublis banyak media, maka segera masyarakat menyampaikan puja-puja,’’ujar pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga,di Jakarta, Kamis (31/12/2020).

Jamiluddin mengatakan lebih lanjut, Risma dengan blusukannya juga mendapat puja-puja dari sebagian masyarakat. Meskipun tak sedikit yang mempertanyakan urgensi blusukan Risma bagi Kementerian Sosial.

Menurut Jamiluddin, Risma sebenarnya dapat blusukan dalam senyap tanpa membawa wartawan.

‘’Tanpa hingar bingar wartawan, Risma akan dapat informasi yang riil,’’tutur pengajar mata kuliah Isu dan Krisis Manajemen, Metode Penelitian Komunikasi dan Riset Kehumasan menjelaskan.

Masalahnya, ucap Jamiluddin,  apakah Risma mau blusukan tanpa membawa gerbong wartawan ? Kalau Risma mau, berarti blusulan yang dilakukannya tidak ada motif pencitraan.

‘’Kalau memang motifnya pencitraan, maka pola blusukan itu akan terus dilakukannya. Bahkan tidak menutup kemungkinan pola itu akan terus dilakukan Risma untuk pencalonannya pada Pilgub DKI Jakarta tahun 2022,’’imbuh Jamiluddin.

Menurut Jamiluddin, kalau itu arahnya, maka Risma akan menargetkan Gubernur DKI Jakarta sebagai jabatan antara. Jabatan utama yang akan digapainya adalah RI 1 atau RI 2 pada pilpres 2024.

Untuk itu,ujar Jamiluddin,  Risma akan mengikuti pola blusukan Jokowi untuk bisa masuk Jakarta. Kalau target itu dapat dicapai, maka pola yang sama juga berpeluang dilakukan Risma untuk menjadi capres atau cawapres.

Jadi, menurut Jamiluddin, blusukan yang dilakukan Risma di Jakarta bukanlah untuk belanja masalah. Sebab, di Kementerian Sosial sudah cukup banyak data yang terkait orang miskin. Risma cukup mengundang semua eselon 1 dan eselon 2 untuk memetakan persoalan di Kementerian Sosial.

Kalau hal itu dinilai kurang,tambah Jamiluddin, Risma dapat juga mengundang semua Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota. Melalui kepala dinas sosial, Risma akan dapat mempertajam pemetaan sosial di Indonesia.

Dari pemetaan itu, Risma dapat menentukan regulasi apa saja yang diperlukan agar masalah sosial dapat diatasi. Regulasi inilah yang menjadi kapasitas menteri, bukan blusukan.

Jadi, blusukan ala Risma, tegas Jamiluddin lebih pada pencitraan, bukan untuk belanja masalah. Risma melakukan blusukan tampaknya ingin mengikuti pola Jokowi, yang sekarang sudah jarang dilakukan Jokowi.

‘’Karena itukata Jamiluddin, pola blusukan bukan lagi magnet untuk meningkatkan citra diri. Masyarakat sudah tahu, blusukan ala pejabat bukan lagi murni, tapi hanya untuk pencitraan,’’pungkas Jamiuddin. (Lili).

 

2,893 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *