Kementerian PAN-RB Beri Penghargaan Unit Kerja Predikat WBK kepada Direktorat Metrologi

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi/Kementerian Menpan-RB memberikan penghargaan kepada instansi yang unit kerjanya dinyatakan sebagai wilayah bebas dari korupsi dalam memberikan pelayanan kerja kepada pelanggan. Salah satu instasi yang unit kerjanya memperoleh penghargaan, yaitu Direktorat Metrologi Ditjen PKTN Kemendag./foto ; Istimewa/

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi/Kemenpan-RB memberikan penghargaan kepada Direktorat Metrologi /Dikmet/  atas partisipasi sebagai Unit Kerja Pelayanan berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Penghargaan yang diperoleh Direktorat Metrologi tersebut bukan hanya itu saja. Maksudnya Direktorat Metrologi, salah  unit kerja di Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga /Ditjen PKTN  Kementerian Perdagangan pernah meraih penghargan OIML Award for Countries and Economies with Emerging Metrology System atas kontribusi dan terobosan-terobosan yang dilakukan untuk menciptakan tertib ukur di Indonesia dari Organization Internationale de Metrologie Legale (OIML).

Direktur Metrologi, Rusmin Amin mengatakan,memberikan pelayanan yang sesuai yang menjunjung tinggi integritas dalam mewujudkan pelayanan bebas dari korupsi.

‘’ Komitmen untuk menerapkan 6 (enam) aspek penilaian Zona Integritas pada Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan (UPTP) 4 Direktorat Metrologi merupakan perjalanan yang tidak sebentar. Direktorat Metrologi mempersiapkan infrastruktur dan membangun budaya mutu sejak 2 tahun yang lalu dan  hasilnya, predikat Zona Integritas dalam Wilayah Bebas dari Korupsi dapat diperoleh tahun 2020.” ujar Rusmin dalam keterangan tertulisnya, Senin /21/12/2020.

Direktorat Metrologi, ujar Rusmin lebih lanjut, ke depannya tidak akan berhenti berinovasi dan berkreasi untuk terus membangun pelayanan di bidang metrologi legal. Diharapkan hal ini dapat menjadi contoh dan model bagi Unit Metrologi Legal di daerah dalam memberikan pelayanan di bidang metrologi legal.

‘’ Tahun 2021, Direktorat Metrologi berusaha mencapai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.” tutur Rusmin .

Penanggung Jawab Pelayanan Persetujuan Tipe UPTP 4, Denny Tresna Seswara menerangkan, pelayanan yang diberikan oleh UPTP4 dilakukan dengan sepenuh hati. Bahkan pelayanan persetujuan tipe dilakukan secara daring memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, dan apabila dokumen lengkap dan benar, sertifikat persetujuan dapat diterbitkan paling lama 3 hari.

‘’Pelayanan yang diberikan oleh UPTP 4 tidak hanya ditujukan kepada pelaku usaha, tetapi juga kepada pemerintah daerah/Pemda berupa verifikasi standar ukuran metrologi legal,’ujar Denny.

Kepala Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran Direktorat Metrologi, Aen Jueni mengatakan,untuk memberikan jaminan kebenaran hasil pengukuran dan meningkatkan keberterimaan terhadap hasil pengukuran secara nasional dan internasional, pelayanan verifikasi standar yang diberikan oleh UPTP4 Direktorat Metrologi memiliki peran penting.

‘’Verifikasi standar yang digunakan oleh Unit Metrologi Legal ditujukan untuk mewujudkan rantai ketertelusuran sehingga 1 (satu) kilogram dimanapun kita berada, di kabupaten/kota manapun kita menimbang akan sama,”tutur Aen Jueni.

Kepala Balai Pengujian Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (BPUTTP), Usman, menambahkan  pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Metrologi mendukung program nasional seperti program jaringan gas nasional, program ketahanan pangan melalui penggunaan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang sesuai dengan persyaratan teknis yang didasarkan pada rekomendasi Internasional OIML.

Usman mengemukakan, infrastruktur yang dimiliki oleh BPUTTP sudah berada di level 95-97% memenuhi persyaratan internasional sebagaimana roadmap pengembangan infrastruktur metrologi legal 2020 – 2024. Dengan demikian, diyakinkan bahwa tipe UTTP yang beredar di Indonesia sudah diuji mulai dari ketahanannya, karakteristik kemetrologian yang berkaitan dengan kebenaran pengukuran, aspek K3, dan lain-lain.

‘’ Kami akan terus mengembangkan infrastruktur pengujian dan tentunya meningkatkan mutu dengan penerapan ISO 17025 dan ISO 9001 secara konsisten.” papar Usman didampingi oleh tim BPUTTP.

Penghargaan Unit Kerja Pelayanan berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang diperoleh Direktorat Metrologi./foto ; Istimewa/

Ditempat yang sama Direktur Jenderal PKTN Kemendag, Veri  Anggrijono mengatakan pencapaian yang diperoleh Direktorat Metrologi di tahun 2020 ini sangat membanggakan.

‘’Penghargaan yang dicapai Direktorat Metrologi dan juga Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu merupakan wujud komitment Ditjen PKTN dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima yang bebas dari Korupsi. Diharapkan hal ini dapat memacu kinerja Ditjen PKTN lebih baik lagi di tahun ke depan dalam mewujudkan konsumen yang berdaya dan pelaku usaha yang bertanghgung jawab.” ujar Veri.//Lili.

1,417 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *