Webinar FAPI : 6 Cara Konstitusional Yang Dapat Dilakukan Masyarakat Apabila UU Omnibuslaw Berlaku

JAKARTA – Niat awal Presiden Joko Widodo   membentuk undang -undang (UU)  sapu jagat atau omnibus law yang kemudian bernama Cipta Kerja  (CK), adalah baik. Menarik investasi sebanyak banyaknya ke dalam negeri, membuka lapangan pekerjaan seluas -luasnya,  sekaligus menyederhanakan proses perizinan untuk segala bidang. Akan tetapi, dalam perjalanannnya,  UU CK tersebut dibuat tergesa gesa, hanya 8 bulan 14 hari, serta melibatkan beberapa orang pengusaha dan pejabat negara.  Tata cara  pembuatannya tidak transparan juga menyalahi prosedur pembuatan UU. Proses pembahasannya juga tidak melibatkan partisipasi masyarakat luas dan tidak melalui kajian akademis.
UU  tersebut akhirnya memunculkan kekhawatiran dari sebagian besar masyarakat Indonesia. Muncul penolakan-penolakan terutama dari kalangan mahasiswa, buruh dan kalangan pemuka agama serta cendekiawan diberbagai daerah di seluruh Indonesia. Bila Presiden tidak mencabut atau tidak megeluarkan Perpu sebagai pengganti UU CK, maka seluruh rakyat mempunyai kewajiban untuk mengawasi dan mengkritisi penerapannya, sehingga tidak merugikan bangsa dan negara Indonesia.
Hal tersebut disampaikan pengamat kebijakan publik yang juga Dosen Institut Ilmu Sosial dan Manajemen (STIAMI) dan Sekretaris Komisi I Dewan Riset Daerah  Provinsi DKI  (DRD DKI ) Jakarta, Eman Sulaeman Nasim, dalam kesimpulan Webinar bertema “Antisipasi Penandatanganan UU Cipta Kerja: Alternatif SOLUSI” yang diselenggarakan oleh Forum Perguruan Tinggi seluruh Indonesia (FAPI), di Jakarta, Kamis (29/10).
Menurut Eman, yang juga Wakil Ketua Umum FAPI ini mengatakan, mereka yang menolak UU Cipta Kerja jangan distreotipkan atau disebut anti pemerintah. Sebagai alumni perguruan tinggi, kita harus profesional dan bersikap objektif dalam memandang permasalahan negara khususnya politik di negeri kita. Masyarakat yang menolak UU Cipta kerja atau omnibuslaw, adalah mereka yang punya perhatian lebih besar terhadap masa depan bangsa dan negara kita.
“Jangan sampai negara yang kita cintai, hasil perjuangan nenek moyang kita, merebut dari tangan para penjajah dengan mengorbankan harta dan nyawa justru jatuh ke tangan pengusaha pengusaha asing. Lapangan pekerjaannya justru banyak diisi oleh tenaga kerja asing. Sesuai pembukaan dan batang tubuh UUD 1945, negara Indonesia ini sudah seharusnya diperuntukan sebesar besarnya untuk kesejahtera rakyat dan bangsa Indonesia, bukan untuk investor dan tenaga kerja asing,” paparnya.
Enam Cara Konstitusional Batalkan UU Cipta Kerja
Pakar hukum dari FHUI, Heru Susetyo menjelaskan masyarakat yang menolak UU Cipta kerja, bisa melakukan 6 (enam) pilihan cara yang konstitusional jika sampai 4 Nopember 2020 mendatang, Presiden Jokowi tidak juga menunda atau mengeluarkan Perppu.
Menurut anggota Komisi I DRD DKI Jakarta ini, cara yang pertama,  masyarakat mendesak DPR RI melakukan legislative review dengan mengkaji kembali UU ini.  Cara ke dua adalah meminta DPR RI melakukan amandemen  yakni mencabut atau merubah keseluruhan atau Sebagian dari pasal pasal UU CK.
Sedangkan cara yang ke tiga adalah mengawal peraturan peraturan yang menjkadi turunan dari UU CK berupa, peraturan pemerintah  (PP) . Mengingat UU ini melewati banyak wilayah dan mengganti banyak UU yang sudah ada, maka diperlukan 33 PP.
Cara ke empat, menurut Ketua pusat kajian Islam dan hukum Islam FHUI ini, adalah dengan terus mengawasi dan mengkritisi penerapan dari UU CK. Sehingga pasal pasal yang membahayakan tidak merugikan masyarakat bangsa dan negara. Sedangkan cara konstitusional yang ke lima adalah mengajukan uji materil  dan formil  ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Sementara cara yang ke enam adalah dengan terus mendesak Presiden untuk segera mengeluarkan Perpu pengganti UU omnibuslaw. “Meskipun Presiden Jokowi sendiri berulang kali menyampaikan tidak akan mengeluarkan Perppu untuk membatalkan atau mengganti UU CK,” tutur Heru.
Webinar yang diikuti hampir 150 peserta alumni berbagai perguruan tinggi seluruh Indonesia, dibuka oleh Ketua Umum FAPI  2018 – 2023 yang juga alumni Institut Teknologi Bandung (ITB), Ahmad Syarbini alias Abi. Menghadirkan Pakar hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) yang juga anggota Komisi I DRD DKI Jakarta, Heru Susetyo, Dosen Psikologi Universitas Padjajaran Bandung yang juga ketua dewan pertimbangan FAPI, Doddy Haryadi, serta pengurus FAPI, Utari Sulistiowati, dan Indra Lesmana. (kuz)

4,274 kali dilihat, 47 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *