Berkas Berikut Barang Bukti dan Tersangka SPBU Nakal di Bali Diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum

Tim penyidik Metrologi Legal Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga(PKTN) Kementerian Perdagangan menyerahkan berkas perkara dugaan kasus Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)yang terindikasi melakukan tindak pidana di bidang metrologi legal berikut tersangka dan barang bukti kepada Tim Jaksa Penuntut Umum.

 

BADUNG–Tim  penyidik Metrologi Legal Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga(PKTN) Kementerian Perdagangan menyerahkan berkas perkara dugaan kasus Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)yang terindikasi melakukan tindak pidana di bidang metrologi legal berikut tersangka dan barang bukti kepada Tim Jaksa Penuntut Umum.

Penyerahan berkas itu dikarenakan telah dinyatakan lengkap dan memasuki tahap P21 dan dilakukan di kantor Kejaksan Negeri Denpasar,Bali, Senin (19/10/2020).

‘’ Kasus SPBUdi Kabupaten Badung merupakan tindak lanjut dari kegiatan inspeksi mendadak (sidak) Kemendag yang di laksanakan pada 27 Agustus 2019 lalu. Kasus  pelanggaran dibidang metrology tersebut sudah memasuki tahap P-21 dan kami sudah lakukan serah terima tersangka berikut barang buktinya kepada Tim Jaksa Penuntut Umum,’ujar Veri dalam keterangan persnya, yang diterima redaksi Intifocus.com, Selasa (20/10/2020).

Veri mengemukan berdasarkan dari kegiatan sidak di tersebut, Kemendag mendapati dua SPBU yang diduga terindikasi  melakukan kecurangan. Pada SPBU tersebut ditemukan kawat segel tanda jaminan pada pompa ukur dalam kondisi terputus. Selain itu, berdasarkan hasil pengujian, kebenaran kuantitasnya melebihi batas kesalahan yang diizinkan (BKD).

Kementerian Perdagangan tegas Veri akan terus melakukan segala upaya untuk melindungi konsumen. BBM merupakan salah satu kebutuhan pokok yang sangat diperlukan masyarakat.

“Ketersediaan BBM akan berpengaruh terhadap kestabilan dan keamanan perekonomian di dalam negeri. Untuk itu, pemerintah akan terus menjaga ketersediaan, pendistribusiannya, serta jaminan kebenaran hasil pengukuran sampai ke masyarakat,” ujar Veri.

Sementara itu Direktur Metrologi Rusmin Amin menjelaskan, sebelum serah terima tersangka,terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap tersangka dan keduanya dinyatakan dalam keadaan sehat. Kemudian,penyidik melimpahkan tersangka dan barang bukti tahap II ke Kejaksaan Negeri Denpasar.

‘’Dari hasil pemeriksaan petugas, terdapat bukti pelanggaran pidana.SPBU tersebut diduga telah melanggar Pasal 32 ayat (1) jo Pasal 27 jo Pasal 25 huruf b Undang-UndangNomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal,’’ujar Rusmin

Rusmin menambahkan, pengawasan metrologi legal merupakan salah satu ujung tombak dalam penegakan hukum di bidang metrologi legal. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 mengamanatkan kepada instansi pemerintah yang ditugaskan dalam pembinaan untuk melaksanakan pengawasan, pengamatan, dan penyidikan terhadap tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang tersebut (L. Supaeli).

2,583 kali dilihat, 24 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *