GEBRAKAN BERSAMA, Upaya Pemkab Tanah Laut Beri kepastian dan kebenaran dalam Penerapan Metrologi Legal

Direktur Metrologi, Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangn, Rusmin Amin dan Bupati Tanah Laut, H .Sukamta pada kegiatan Webinar yang diselenggarakan Direktorat Metrologi, Kamis (17/9/2020).

 

 

 

TANAH LAUT- Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Kalimatan Selatan berupaya menuju Daerah Tertib Ukur. Upaya yang dilakukan pemerintah tersebut melalui program GEBRAKAN BERSAMA. Melalui program ini, pedagang atau pelaku usaha harus bersikap adil sesuai tuntunanan agama yang dianutnya, disaat menerapkan metrologi legal.

Bupati Tanah Laut H. Sukamta, yang menjadi narasumber  dalam Webinar yang diselenggarakan oleh Direktorat Metrologi Ditjen PKTN Kementerian Perdagangan, Kamis (17/9/2020) mengatakan, program GEBRAKAN BERSAMA yang dilaksanakan Pemkab Tanah Laut merupakan upaya pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan metrologi legal di wilayah Kabupaten  tersebut.

Sukamta melanjutkan,pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan edukasi kepada masyarakat serta pemilik atau pengguna alat ukur merupakan tugas dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan secara konsisten. Pemkab Tanah Laut.

Dijelaskan Sukamta digulirkannya program GEBRAKAN BERSAMA dalam rangka memberikan kepastian dan kebenaran hasil pengukuran, penakaran, dan penimbangan.

Jika program GEBRAKAN BERSAMA yang digulirkan ini berjalan baik dan dipatuhi oleh  masyarakat dalam berdagang, dipastikan tidak akan ada kecurangan dalam hal  ukuran, takaran dan timbangan

‘’Berbuat adil dan tidak curang itu sesuai tuntunan agama yang kita anut,’’tutur Sukamta.

Pada kesempatan itu, Sukamta mengemukakan potensi alat ukur, takar, dan timbang yang ada di pasar di wilayah Kabupaten Tanah Laut  sebanyak 3.824 unit dan di luar pasar yang mencapai 73.644 unit.

Potensi alat ukur yang ada ini, kata Sukamta, tentu menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut untuk memberikan jaminan kebenaran hasil pengukuran melalui pelayanan tera dan tera ulang yang berkelanjutan.

Demikian juga lanjut orang nomor satu di Kabupaten Tanah Laut mengatakan, edukasi dan sosialisasi menjadi bagian yang tidak terpisah dalam memberikan pelayanan ke masyarakat.

“Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Tanah Laut untuk ikut membantu mengedukasi masyarakat, tidak hanya konsumen tetapi juga para pedagang,’’tutur Sukamta.

Sementara Direktur Metrologi, Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangn, Rusmin Amin memberikan apresiasi terhadpap upaya Pemkab Tanah Laut untuk mewujudkan daerah tertib ukur.

“Kami sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan  Pemkab Tanah Laut untuk mewujudkan Daerah Tertib Ukur, walaupun pelayanan baru dimulai  Januari  2020,’’ujar Rusmin yang didampingi tim kreatif Direktorat Metrologi.

Rusmin pun menilai, Bupati Tanah Laut ini  telah memberikan perhatian luar biasa untuk mewujudkan daerah tertib ukur, dengan menyempatkan waktu turun langsung ke lapangan mendukung pelayanan tera dan tera ulang yang dilakukan Unit Metrologi Legal kabupaten setempat.

Rusmin menambahkan, kepedulian Bupati Tanah Laut ini menjadi pemicu semangat  bagi Unit Metrologi Legal untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan tera dan tera ulang

Pelayanan  tersebut tidak hanya untuk sektor perdagangan, tetapi juga sektor-sektor lain, mengingat Kabupaten Tanah Laut memiliki potensi di sektor pelabuhan, dimana jasa ekspedisi juga menjadi perhatian dalam hal pengukuran, penakaran, dan penimbangan. Apresiasi juga diberikan oleh para Kepala Dinas yang membidangi perdagangan dan Kepala Unit Metrologi Legal dari daerah lain atas kepedulian Bupati Tanah Laut dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan metrologi legal di kabupaten tersebut.

Di tempat terpisah, Dirjen Perlindungan Knsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Veri Angriono Sutiarto mengatakan, tertib ukur merupakan salah satu langkah yang harus dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

‘’Tertib ukur ini  merupakan gerbang untuk terciptanya konsumen yang berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab,’’tutur Veri..

Kegiatan Webinar

Rusmin mengatakan kegiatan Webinar yang diseleggarakan Direktorat Metrologi  dengan menghadirkan kepala daerah sebagai narasumbe dapat memacu semangat Unit Metrologi Legal dalam memberikan pelayanan. Selain itu, kehadiran kepala daerah dalam kegiatan Webinar ini dapat mendorong inovasi daerah agar tidak kalah dengan daerah lainnya. “Kolaborasi dengan pemangku kepentingan dan komitmen bersama dalam mewujudkan tertib ukur menjadi nilai tambah. Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda dan itu menjadi modal penting dalam membangun metrologi di daerah. Semakin banyak kepala daerah yang peduli terhadap metrologi legal,  akan semakin mempercepat sasaran terwujudnya tertib ukur secara nasional.”pungkas  Rusmin.

Diiformasikan kegiatan Webinar tersebut diikuti 774 peserta. Adapun peserta tersebut merupakan pegawai Unit Metrolgi Legal Kabupaten/kota, OPD di lingkungan pemeridah daerah Kabupate Tanah Laut, mahasiswa dan akademisi serta stakeholder terkait dibidang kemetrologian. (L . Supaeli).

1,119 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *