DRD DKI Dukung Keputusan Gubernur DKI Menerapkan PSBB Ketat Sesuai Kebijakan Presiden Jokowi 

JAKARTA – Para Menteri dan Pejabat publik di tingkat pusat sebaiknya mendukung keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan yang memberlakukan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)  secara ketat. Sebab Keputusan tersebut selain bertujuan melindungi nyawa manusia, baik warga DKI Jakarta maupun Non Jakarta. Hal ini karena  tingkat kematian warga DKI Jakarta dan warga daerah lainnya karena Covid 19 sudah sangat tinggi. Setiap hari ada penambahan ratusan pasien covid 19, di wilayah DKI Jakarta. Sementara, tenaga Kesehatan yang berguguran karena Covid juga mencapai angka ratusan.
“Gubernur,  sebagai pemimpin merasa bertanggungjawab atas keselamatan nyawa warganya, sudah seribuan lebih warganya meninggal dunia karena Covid. Harusnya semua pihak termasuk para pejabat  di pemerintah pusat mendukung dan mensukseskannya. Apalagi kebijakan dan keputusan Gubernur tersebut sesuai garis besar kebijakan Presiden Jokowi serta  sudah melalui kordinasi dengan pemerintah pusat”, papar pengamat kebijakan publik  yang juga anggota Dewan Riset Daerah (DRD ) DKI Jakarta Eman Sulaeman Nasim, kepada pers di Jakarta, Senin (14/9/2020).
Menurut Eman S Nasim,  tidak pantas bila pejabat publik setingkat menteri mengkritik kebijakan gubernur sebagai kepala daerah secara terbuka dan disebarluaskan di media massa. Hal ini selain membuat gaduh juga membingungkan masyarakat. Seharusnya, pihak menteri bisa mengajak gubernur duduk bersama, berdiskusi menanyakan alasan mengapa PSBB Ketat dikeluarkan. Sebaliknya pihak pejabat publik itu juga dapat menyampaikan keberatan keberatan beserta alasan yang masuk akal  kepada gubernur.
“Gubernur DKI Jakarta ini doktor lulusan perguruan tinggi ternama di Amerika Serikat, demokratis dan moderat. Sangat menerima perbedaan pendapat. Beliau sebelum mengambil keputusan selalu dipikirkan masak masak dampaknya. Selain itu menerima masukan masukan dari masyarakat luas. Apalagi dari seorang pemimpin dan pejabat publik setingkat menteri. Kalau masukan masukan itu disampaikan secara baik, pasti akan diterima dengan baik. Jadi alangkah baiknya, jika sesama pejabat publik melakukan kordinasi dan berdiskusi apabila ada perbedaan pendapat dan kebijakan. Jangan langsung disampaikan ke publik lewat media massa sehingga menjadi polemik dan  membingungkan masyarakat,” papar mantan Ketua Umum Senat Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI ini.
Lebih lanjut Dosen Kebijakan Publik di Institut STIAMI ini menjelaskan, diterapkannya PSBB lebih ketat dari pada PSBB Transisi, karena warga masyarakat sangat tidak disiplin dalam menegakkan protokol kesehatan 3 M, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Akibat ketidak disiplinan ini, angka penularan menjadi tinggi. Jumlah warga yang tertular dan terinfeksi Covid  menjadi semakin tinggi.
“Harusnya, jika kedisiplinan warga dalam menerapkan protokol kesehatan sangat kendor, ini menjadi tanggungjawab bersama. Aparat keamanan segera menggelar operasi untuk memberikan efek jera kepada warga masyarakat agar segera disiplin menerapkan protokol Kesehatan. Penegakan disiplin bukan hanya tanggungjawab Satuan Polisi Pamong Praja, tapi juga seluruh aparat”,tegas anggota dewan penasehat ILUNI UI ini.
Menurut Sekretaris Komisi I DRD DKI Jakarta ini, resesi ekonomi yang disebabkan oleh pendemic covid 19 ini, penyelesaiannya adalah  terlebih dahulu menghentikan penyebaran dan penularan Covid 19. Dengan demikian, perlindungan nyawa dan keselamatan manusia atau warga menjadi. Dengan sendirinya, jika warga atau manusianya sudah sehat, terbebas dari Covid 19 maka pertumbuhan ekonomi akan kembali berjalan. Namun jika manusia sebagai subjek pertumbuhan ekonominya terpapar bahkan keselamatannya terancam, bukan pertumbuhan ekonomi yang terjadi tapi krisis ekonomi yang mengerikan yang akan terjadi.
“Pemberlakuan PSBB ini dapat berdampak positip, benar benar menghentikan rantai penyebaran atau penularan Covid, melindungi  sekaligus mengurangi jumlah warga yang terpapar atau terinfeksi. Sehingga tidak perlu lagi diterapkan PSBB lanjutan. Selanjutnya, selagi vaksin dan obat pencegah dan penyembuh penyakit Covid 19 belum ditemukan, aparat penegak hukum baik kepolisian, maupun Satpol PP bisa menegakan disiplin seluruh warga untuk menerapkan protokol kesehatan”, sambung Eman.
DRD DKI Jakarta sendiri, menurut Eman, terus melakukan pemantauan dan pengkajian atas penyebaran Covid 19 di DKI Jakarta. DRD DKI Jakarta juga sudah menyelesaikan pembangunan Graha Sehat untuk pasien Covid 19  yang berlokasi di GOR Pademangan Jakarta Utara dan sudah diresmikan pemanfaatannya oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria beberapa waktu lalu.  Selain itu DRD DKI juga melakukan pemantauan dan pengkajian atas berbagai fenomena yang terjadi di Jakarta. Hasil kajian dan masukan dari DRD DKI Jakarta atas berbagai problema yang terjadi di Jakarta, secara rutin diminta maupun tidak diminta disampaikan ke pihak Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.
“Seharusnya, setiap 3 bulan sekali DRD DKI Jakarta melakukan pertemuan tatap muka atau daring dengan Bapak Gubernur menyampaikan pendapat dan hasil kajian serta usulan usulan para pakar yang tergabung di DRD DKI Jakarta. Namun karena kesibukan dua pemimpin Jakarta  tersebut, pertemuannya dimundur menjadi setiap 6 bulan sekali. Namun jika ada hal hal yang mendesak, DRD DKI Jakarta mengadakan pertemuan  atau kordinasi dengan Kepala atau wakil Kepala BAPEDA DKI Jakarta,” pungkas Eman Sulaeman Nasim (kuz).

863 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *