Strategi Optimalkan Manufaktur di Tengah Pandemi Covid 19

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) dalam diskusi bersama wartawan industri, Selasa (21/4/2020).

JAKARTA- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sebagai pembina industri berupaya mencari  jalan keluar dari masalah yang dihadapi para pelaku industri selama masa tanggap darurat Covid-19. Upaya itu dilakukan melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat, agar industri manufaktur tetap berkontribusi positif terahadap perekonomian dan tetap bertahan hingga Covid-19 berakhir.

Hal itu disampaikan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) dalam diskusi bersama wartawan industri, Selasa (21/4/2020).

‘’Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh sektor industri yang terdampak oleh Covid-19 antara lain penundaan kontrak atau bahkan tak sedikit yang mengalami pembatalan pesanan.,’’ujar Menperin Agus.

Menurut Menperin lebih lanjut, hal tersebut menimbulkan multiplier effect, karena industri mengalami penurunan utilisasi sehingga berimbas pada pengurangan pegawai, bahkan berpotensi terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Permasalahan lain yang dihadapi pelaku industi, kata  AGK adalah kelangkaan dan naiknya harga bahan baku karena terbatasnya akses dari negara asal.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kemenperin sudah memetakan industri yang terdampak akibat penyebaran Covid-19, sehingga perlu diberi perhatian lebih. “Hasil pemetaan menunjukkan 60% industri suffer sedangkan 40% dalam kondisi moderat dan high demand,” tuturnya.

Saat ini, sektor dengan permintaan tinggi meliputi industri alat kesehatan, farmasi, serta makanan dan minuman.

Menurut Menperin, sektor industri tengah melakukan refocusing untuk membantu upaya pemerintah dalam memperkuat sektor industri kategori high demand dan sesuai dengan arahan Presiden yang menghendaki kebutuhan tersebut diharapkan dapat dipenuhi oleh industri dalam negeri.

“Kami yakin terhadap potensi dan kemampuan industri dalam negeri untuk memenuhi permintaan yang tinggi. Untuk industri farmasi, obat dan vitamin, kami terus mendorong agar berbasis herbal, karena negara kita kaya dengan tumbuhan herbal dan rempah-rempah. Dengan demikian nilai tambahnya ada di negara kita sendiri, sehingga dalam jangka panjangnya kemandirian industri farmasi dan obat-obatan bisa dicapai,” jelasnya.

Selain itu, dalam periode Januari-Februari 2020, terdapat lonjakan yang cukup tinggi terkait pemberian izin usaha khususnya di sektor kesehatan seperti hand sanitizer, disinfektan, Alat Pelindung Diri (APD), dan masker non-medis. Untuk hand sanitizer, terdapat kenaikan izin edar sebesar 180 persen sedangkan untuk APD sebesar 560 persen.

Kebutuhan APD medis di Tanah Air diperkirakan jumlahnya mencapai 16 juta potong per bulan. Dalam menjawab tantangan market yang tinggi, saat ini ada 36 perusahaan tekstil yang memproduksi APD, beberapa di antaranya dari awal sudah memproduksi APD dan lainnya melakukan diversifikasi produk. Diperkirakan paling lambat awal Mei 2020 kapasitas produksinya mencapai 18 juta potong APD medis per bulan.

“Ini bisa jadi momentum kebangkitan industri alat kesehatan dan farmasi, serta industri makanan dan minuman yang ada di Indonesia,” papar Menperin.(Lili).

1,058 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *