DPP ORGANDA : Regulasi OJK Kontra Produktif Dengan Keputusan Presiden

JAKARTA – Instruksi Presiden Joko Widodo untuk memberi keringanan kredit berupa penundaan cicilan bagi pemilik kendaraan bermotor dinilai tidak  dijalankan dengan baik oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini disampaikan Sekretaris Jendral DPP Organda Ateng Aryono dalam keterangan persnya di Jakarta, Sabtu (3/4).
Menurut Ateng, DPP Organda mengkaji  peraturan OJK No.11/POJK.03/2020 terkait keringanan kredit kepada warga terdampak virus corona, bahwa peraturan OJK,  hanya untuk masyarakat yang mempunyai kredit kepada perbankan. Hal ini menurutnya tidak diatur sama sekali kredit kendaraan bermotor dari perusahaan leasing. Dirinya mencermati soal dalam  peraturan ini, yang dapat menikmati restrukturisasi kredit dari bank adalah kredit mikro yang jumlahnya maksimum 10 miliar, “Anehnya  ada syarat yang dimaksud adalah keringanan yang diberikan hanya kepada debitur yang terdampak virus corona atau Covid-19.”  ungkapnya.
Dalan peraturan itu tidak dijelaskan secara rinci maksud dan aturan tersebut. “Pertanyaan kepada OJK, bagaimana cara membedakan mana debitur yang terdampak corona dan mana yang tidak? “, tandasnya.
Dari kajian DPP Organda,  hal Ini akan  menimbulkan masalah kalau tidak diperjelas. Belum lagi  pengusaha angkutan darat yang memiliki kredit diatas 10 M. Sekjen DPP Organda memandang  justru pengusaha angkutan yg memiliki pinjaman  diatas 10 M sangat berpotensi merumahkan karyawan yg berujung PHK
Ateng juga menegaskan,  hampir semua pelaku Industri Transportasi jalan mengalami pelemahan masif akibat covid-19 ini, tidak peduli berapapun ukuran perusahaannya, besar atau kecil, Koperasi atau Perseroan, antar kota maupun perkotaan
Implikasi ini yg harus diantisipasi oleh OJK, padahal arahan presiden sudah jelas bahwa restrukturisasi untuk menghindari PHK . Jika benar keringanan tersebut tidak  berlaku kepada debitur yang mempunyai kredit kepada perusahaan leasing, Ateng Aryono berpandangan bahwa OJK telah mengingkari instruksi presiden.
Dalam hal ini   Presiden telah mengeluarkan Kepres 11/2020, yaitu penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat corona. Artinya secara nasional presiden mengakui terjadi keadaan darurat kesehatan masyarakat karena corona. Sekjen DPP Organda dengan tegas  meminta peraturan ini ditinjau kembali agar dikemudian hari implementasinya  tidak bermasalah. (kuz)

680 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *