Tahun 2020, Kementerian PUPR akan Bangun 9.000 Unit Rumah Berbasis Komunitas

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan akan segera menindaklanjuti usulan dari 32 kabupaten/kota di seluruh Indonesia untuk pembangunan perumahan berbasis komunitas sebagai salah satu program prioritas.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulisnya, Jum’at (13/3/2020) mengatakan salah satu yang terus didorong adalah penyediaan rumah berbasis komunitas. Melalui skema ini, pekerja non formal yang selama ini kesulitan akses KPR ke Bank, kini tetap bisa mendapatkan subsidi rumah. “Kementerian PUPR melalui Ditjen Perumahan akan melanjutkannya di provinsi lain dengan komunitas berbeda,” katanya.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid kepada wartawan belum lama ini menyampaikan, Kementerian PUPR akan melakukan pendataan dan monitoring ke sejumlah lokasi yang diusulkan, guna melihat kesiapan lahan serta masyarakat yang menjadi target pembangunan perumahan tersebut.

‘’ Sudah ada usulan dari 32 kabupaten/ kota di Indonesia untuk 9.000 unit bantuan perumahan berbasis komunitas,” kata , Khalawi .

Khalawi menjelaskan, pelaksanaan program perumahan berbasis komunitas merupakan salah satu inovasi kebijakan, strategi serta program perumahan yang kini tengah didorong oleh Kementerian PUPR. Apalagi masalah perumahan juga menjadi salah satu amanat UUD 1945 pada pasal 28H yang menyatakan, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan.

Menurut Khalawi, pembangunan rumah komunitas juga telah dilaksanakan di sejumlah lokasi seperti di Garut. Di daerah tersebut, Kementerian PUPR mendukung pembangunan rumah untuk komunitas tukang cukur yang tergabung dalam Persatuan Pangkas Rambut Garut (PPRG).

Dia menambahkan,berdasarkan data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR,beberapa daerah yang mengajukan bantuan perumahan komunitas antara lain Lampung (4 kabupaten), Banten (1 kota), Jawa Barat (3 Kabupaten), Sumatera Utara (3 Kabupaten), Sumatera Selatan (4 Kabupaten), Jawa Tengah (7 Kabupaten), Sulawesi Tengah (1 Kabupaten), Jawa Timur (4 Kabupaten), Gorontalo (2 Kabupaten), Sulawesi Utara (1 Kabupaten), NTT (2 Kabupaten).

“Berdasarkan peta sebaran tersebut, jumlah usulan bantuan perumahan untuk komunitas di 32 kabupaten / kota tersebut adalah sekitar 9.000 unit. Kami sedang melakukan monitoring ke lapangan guna mengecek kesiapan lahan dan administrasinya,” terangnya.

755 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *