Kementerian PUPR Tawarkan Investasi 5 Proyek Pengembangan Jalan Senilai Rp 57,18 Triliun

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan penjajakan minat pasar (market sounding) melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk lima proyek senilai Rp 57,18 triliun. Penyelenggaraan market sounding sangat penting dalam mendukung pengembangan infrastruktur di bidang jalan dalam rangka mengurangi biaya logistik, memperlancar mobilitas serta meningkatkan daya saing bangsa.

Lima proyek yang ditawarkan adalah Sistem Transaksi Tol Non-tunai Berbasis Multi Lane Free Flow (MLFF) sepanjang 1.713 km dengan nilai investasi Rp 2,92 triliun, Jalan Tol Layang Cikunir-Karawaci sepanjang 40 km dengan nilai investasi Rp 26,15 triliun, Preservasi Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera di Provinsi Riau sepanjang 43 km dengan biaya investasi Rp 654,8 miliar, Jalan Tol Kamal-Teluk Naga-Rajeg sepanjang 38,6 km dengan investasi sebesar Rp 18,51 triliun, dan Jalan Tol Bogor-Serpong via Parung sepanjang 31,12 km dengan nilai investasi Rp 8,95 triliun.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR Anita Firmanti mengatakan market sounding merupakan forum yang diinisiasi Pemerintah untuk menyampaikan informasi menyeluruh terkait rencana pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU kepada pasar atau calon investor.

“Selain itu juga untuk menjaring masukan, tanggapan dan minat calon investor terhadap proyek yang ditawarkan Kementerian PUPR selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) atau Government Contracting Agency,” kata Anita saat membacakan sambutan Menteri PUPR di Pendopo Kementerian PUPR, Rabu (11/3/2020).

Pembangunan jalan tol dan peningkatan kualitas jalan nasional  menurut Anita, memiliki peran penting sebagai “backbone” dalam konektivitas antar wilayah dan efisiensi biaya logistik di Indonesia.

‘’Untuk itu, penyelenggaraan market sounding sangat penting dalam pengembangan konektivitas di Indonesia dan menjawab tantangan kebutuhan pembiayaan infrastruktur,’’ujar Anita.

Anita melanjutkan,melalui skema KPBU, diharapkam muncul daya ungkit/leverage dari hasil investasinya, sehingga keuntungan dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur lainnya,.

389 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *