Pemerintah agar Tetapkan Ketentuan Toleransi Operasional  Kendaraan ODOL

Sekjen DPP Organda, Ateng Aryono.

JAKARTA- DPP Organda mengusulkan agar pemerintah segera mengambil langkah-langkah strategis, lewat Kementrian Perhubungan segera menetapkan tahapan dan penentuan batas akhir toleransi terhadap operasional kendaraan ODOL di jalan . Selebihnya Kementrian BUMN dan Perindustrian secepatnya menyusun system biaya distribusi logistic dengan memperhatikan kendaraan Non ODOL

‘’DPP Organda perlu menyampaikan usulan ini,terkait kecelakaan lalu lintas di tol Cipali KM 123 arah Jakarta terjadi akibat truk over dimension over loading (ODOL). Peristiwa kecelakaan seperti ini sangat memprihatinkan yang terus berulang,’’ujar Sekjen DPP Organda, Ateng Aryono, dalam siaran persnya, Kamis (13/2/2020).

Menurut Ateng pemerintah harus mulai tegas melakukan tindakan hukum kepada siapun yang melanggar aturan. “Kalau perlu dengan tangan besi” tandasnya

Kata Ateng, kendaraan yang bermuatan lebih tentu kecepatannya tidak dapat maksimal, apalagi di jalan tol ada aturan batas minimal kecepatan.

Menyikap hal ini, ucap Ateng, DPP Organda sudah berulang kali mengimbau kepada anggotanya agar kendaraan yang over dimensi segera melakukan normalisasi. Seperti potong bak truk dan sasis yang tadinya dimodifikasi jadi lebih panjang, sesuaikan dengan SK Rancang Bangun.

Menurutnya  kejadian Cipali menjadi pelajaran bagi semua pihak, otoritas penyelenggaraan, otoritas penegakan aturan, para pemain transportasi logistik di jalan raya, termasuk para pemilik barang.  Karena itu, keselamatan haruslah menjadi sasaran utama dalam penyelenggaraan LLAJ dan tidak bisa ditawar lagi.

Dia menambahkan,para pemangku kepentingan sangat menyadari bagian vital dalam sebuah perusahaan transportasi adalah sumber daya manusia. Oleh karena itu perlindungan terhadap sumber daya manusia sangat diperlukan dalam sebuah perusahaan.

‘’Kecelakaan di Cipali menunjukkan alpanya perusahan terhadap alat ukur risiko kecelakaan kerja dengan metode identifikasi bahaya menggunakan Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA),’’imbuhnya.

Dia menambahkan, dengan menggunakan metode   Hazard Identification and Risk Assessment potensi bahaya bisa diidentifikasi dan diperhitungkan resiko kerugian atau potensi bahaya .  (kuz)

 

872 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *