Munas ke-10 Partai Golkar Soroti Percepatan Pemindahan Ibukota Negara (IKN) RI


JAKARTA – Partai Golkar (PG) sebagai salah satu partai besar koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin, dipandang perlu memberikan dukungan konkrit dalam upaya percepatan rencana perpindahan dan pembangunan Ibukota Negara baru. Mohammad Djailani, Wakil Ketua DPD Partai Golkar, Kalimantan Timur, membidangi Industri dan Ketenaga-Kerjaan, mengatakan sudah saatnya Partai Golkar  untuk ‘all out’ dukung kebijakan Jokowi-Ma’ruf Amin, terutama dalam kaitannya dengan percepatan pemindahan Ibukota Negara (IKN) RI. Hingga saat ini ada kesan di masyarakat bahwa niat Presiden Jokowi tersebut tidak direncana dan bahkan tidak terkelola dengan sungguh-sungguh. Hal ini terbukti belum adanya langkah terkordinasi dengan baik setelah Presiden dan Menterinya mengumumkan rencana kepindahan pada 26 Agustus 2019,” katanya.

Menurut Djailani, yang pernah sebagai Pejabat Asisten Deputi Menko Perekonomian di era Ginandjar Kartasasmita dan Dorodjatun Kuntjoro Jakti ini seharusnya pemerintah melanjutkan dengan menunjuk Menteri Negara Khusus atau Badan Otorita yg merencana, mengkoordinir dan meng-eksekusi berbagai hal yg terkait berbagai kewenangan di berbagai kementerian. Menurut dia, setelah Presiden Jokowi menyatakan Ibukota Negara akan dipindahkan ke Provinsi Kalimantan Timur, seharusnya Kementerian PPN/ Bappenas menindaklanjuti dengan membuat Master Plan. Ironinya, di saat KemenPUPR sedang melakukan lomba desain IKN, Deputy Regional Bappenas, justru menunjuk konsultan Asing/McKinsey membuat Studi Kelayakan. “Seharusnya jika dilakukan (studi kelayakan), sebelum pengumuman Presiden 26 Agustus 2019,” ujar Djailani Mohammad Djailani, yg bergelar Aji Raden Tumenggung dari Kesultanan Kutai Kertanegara Ing Martadipura, Tenggarong Kaltim.

Seperti diketahui Musyawarah Nasional (Munas) ke 10 Partai Golkar yangg berlangsung dari tgl 3 – 6 Desember 2019 di Ritz Carlton Mega Kuningan Jakarta, juga menyoroti rencana perpindahan Ibukota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur, yang secara resmi diumumkan Presiden Jokowi, 26 Agustus 2019.

Djailani menilai, ada kesan para pembantu Presiden berjalan sendiri-sendiri, seperti diantaranya Kementerian ATR/Tata Ruang juga menyusun RUTR/RDTR. Kementerian LH dan Kehutanan melakukan Kajian KLHS. “Belum lagi berbicara soal titik koordinat lokasi dan kebutuhan luas, hingga saat terus berkembang (belum ada kepastian) termasuk rencana perubahan Tata Ruang Kawasan Hutan menjadi  Kawasan IKN.  Siapa yg menyiapkan RUU dan Prolegnas? Atau Omnibus Law, juga tidak berlangsung otomatis. Tetap saja, ada yg menangani secara khusus,” pungkasnya. (kuz)

1,357 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *