Layanan Pengurusan NPB Secara Online Diberlakukan 1 Desember 2019

Dirjen PKTN Kemendag, Veri Anggrijono.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAKARTA – Pemerintah terus berupaya menyederhanakan dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi yang mudah, efektif, efisien, serta memberi kepastian melalui layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/OSS). Terkait dengan itu,Kementerian Perdagangan (Kemendag)  melalui Direktorat Jenderal PerlindunganKonsumen dan Tertib Niaga (PKTN)  melakukan terobosan dalam layanan pengurusan NPB (Nomor Pendaftaran Barang).Teroboan layanan pengurusan NPB yang dilakukan Ditjen PKTN ini, yaitu melalui Portal Sistem Informasi Manajemen PKTN (SIMPKTN).

‘’Sistem tersebut mencakup aplikasi perizinan, pendaftaran, pengaduan konsumen, dan pengawasan di lingkungan Ditjen PKTN yang terintegrasi,” kata Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaa PKTN Kemeterian Perdagangan,Veri Anggrijono pada acara Pertemuan Teknis Pengendalian Mutu Barang dan Sinkronisasi Mutu Kinerja Lembaga Penilaian Kesesuaian di Jakarta,Selasa (19/11/2019).

Veri, melanjutkan pada SIMPKTN juga terdapat aplikasi pendaftaran Nomor Pendaftaran Barang (NPB) dan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK). Dengan adanya integrasi antara aplikasi NPB dengan LPK di dalam portal SIMPKTN, pelayanan NPB dan LPK menjadi lebih terpadu dan mudah.

‘’Dengan adanya layanan prtal SIMPKTN ini, pelaku usaha dapat melakukan pendaftaran NPB dari manapun dan tanpa harus datang ke kantor Kementerian Perdagangan,’imbuh Veri.

Dijelaskan Veri, NPB merupakan identitas yang diberikan kepada barang yang telah diberlakukan SNI secara wajib serta merupakan dokumen persyaratan yang diperlukan sebelum barang tersebut diimpor atau diperdagangkan di pasar. Untuk dapat memperoleh NPB, pelaku usaha wajib memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT)-SNI yang diterbitkan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian sebagai dokumen pernyataan jaminan mutu produk.

Veri menambahkan, integrasi kedua aplikasi tersebut memudahkan Kementerian Perdagangan melakukan pembinaan kepada LPK terdaftar serta lebih menjamin kredibilitas dan validitas dokumen SPPT-SNI.

“Dengan adanya kemudahan tersebut, pelaku usaha dituntut lebih disiplin dan mematuhi peraturan yang berlaku serta menjaga konsistensi mutu produk yang telah disertifikasi,” tutur Veri.

Pada kesempatan itu Veri mengemukakan alasan diadakannya pertemuan dengan pelaku usaha maupun LPK serta intansi terkait lainnya adalah sebagai ajang sosialisasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81 Tahun 2019 tentang Standardisasi Bidang Perdagangan. Permendag tersebut diterbitkan guna meningkatkan konsistensi mutu produk yang telah diberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib.

“Melalui pertemuan ini, Kemendag menyampaikan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk kepada pelaku usaha terkait kebijakan Permendag Nomor 81 Tahun 2019,” ujar Veri.

Dengan diterbitkannya Permendag Nomor 81 Tahun 2019, maka layanan pendaftaran NPB dan LPK secara daring dilakukan efektif pada 1 Desember 2019 melalui portal SIMPKTN.

Berlakunya peraturan tersebut juga menandai penyederhanaan istilah NPB yang akan digunakan untuk mendaftarkan produk yang telah diberlakukan SNI secara wajib, yaitu digunakan untuk produk dalam negeri dan barang impor.

“Seluruh NPB dan Nomor Registrasi Produk (NRP) yang telah diterbitkan sebelum berlakunya peraturan tersebut, akan tetap berlaku dan dapat digunakan sampai masa berlakunya berakhir,” kata Veri.

Pertemuan dihadiri sekitar 200 pelaku usaha yang terdiri dari perwakilan produsen dan importir produk SNI yang telah diberlakukan secara wajib, asosiasi dan Lembaga Penilaian Kesesuaian, serta instansi teknis terkait.Hadir sebagai narasumber yaitu perwakilan Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu Kementerian Perdagangan, perwakilan Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Kementerian Perdagangan, serta perwakilan PT. Electronic Data Interchange Indonesia. (Lili).

 

2,135 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *