Pengamat : Kabinet Jokowi Jilid 2 Jangan Diisi Menteri yang Punya Konflik Kepentingan  

JAKARTA  – Jelang pelantikan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden RI untuk periode kedua pada tanggal 20 Oktober 2019, berbagai rumor terkait orang-orang yang bakal menjadi pembantu di kabinet Jokowi jilid 2 beredar. Mulai dari kalangan politisi, profesional, hingga kalangan pengusaha digadang-gadang bakal masuk di kabinet tersebut.

Pengamat Geopolitik, Hendrajit, mengingatkan agar presiden Jokowi berhati-hati dalam menentukan pilihannya. Pasalnya, rentan sekali posisi menteri diisi oleh orang yang memiliki konflik kepentingan. Sebut saja seorang pengusaha, jika mengisi pos menteri bidang ekonomi.

Ia pun menyoroti beberapa nama seperti Boy Tohir maupun Erik Tohir yang berasal kalangan pengusaha tulen yang disebut-sebut berpotensi menjadi menteri di kabinet Jokowi jilid 2.

“Yang berbahaya bukan karena seorang pebisnis. Namun apakah mereka  merupakan perpanjangan tangan kepentingan korporasi yang menegara atau tidak. Artinya, meski bukan pebisnis pun, kalau calon menteri punya koneksi kepentingan dengan korporasi, bisa berbahaya,” ujar Hendrajit, dalam sebuah diskusi publik tentang “Kabinet Baru Jokowi : Oligarki Partai Versus Kelompok Kepentingan” di Jakarta, Jumat (18/10).

Hendrajit menilai bahwa produk hukum dan perundang-undangan yang dihasilkan paska reformasi, disebutnya lebih pro kepada kepentingan asing atau konglomerasi lokal. “Kemudian kearifan lokal dalam arti bersenyawanya agama dan kharakteristik budaya lokal masing-masing daerah, tergerus dan tidak jadi panduan untuk menangkal ancaman globalisasi dan penjajahan gaya baru,” tuturnya.

Sementara itu, Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menjawab pertanyaan sejumlah wartawan yang menanyakan soal posisi Erick Thohir, membantah nama Erick Thohir akan menjadi Menteri BUMN. “Ah enggaklah. Namanya (Erick Thohir) memang ada tapi bukan untuk posisi itu (Menteri BUMN)” kata Masinton.

Meskipun demikian, Masinton menolak tuduhan Erick akan terlibat konflik kepentingan bila menjadi Menteri di kabinet Jokowi. Anggota DPR itu menegaskan Erick tidak membawa kepentingan apapun. “Enggaklah. Enggak ada itu (konflik kepentingan),” tuturnya.

Hendrajit melanjutkan sejak era reformasi beberapa waktu lalu, Indonesia justru mengalami pelemahan sistem kenegaraan. “Apa itu? Pertama sistem politik yang koruptif di semua tingkatan, sehingga korupsi bukan sekadar gratifikasi atau suap, melainkan juga penyalahgunaan kekuasaan dan tindak subversi ekonomi,” jelasnya.

Maka itu, dalam formasi kabinet Jokowi 2019-2024, Hendrajit berpesan agar Jokowi betul-betul melihat siapa calon-calon pendukungnya nanti di kabinet, dengan melihat dari berbagai sudut pandang. Ia berharap agar pemerintah kedepan bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang substansi, mulai dari penuntasan hukum, hingga kemajuan perekonomian.

“Maka itu, formasi kabinet pemerintahan maupun DPR 2019-2024, harus didasari kontra skema menangkal pelemahan sistem kenegaraan tersebut di atas,” pungkasnya. (Kuz)

3,736 kali dilihat, 15 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *