APII : Peran Swasta Dukung Pendidikan Vokasi Untuk Kemandirian Bangsa

JAKARTA – Pengembangan pendidikan vokasi dengan melibatkan kerjasama institusi pemerintah dan pihak swasta merupakan langkah konkrit perubahan menuju kemandirian dan kedaulatan ekonomi bangsa Indonesia.

Guna mendukung langkah tersebut APII (Association of Polytechnics and Industry Indonesia) menggelar 1st Indonesia Vocational Education and Training Summit 2019 selama dua hari, pada 9 dan 10 Oktober 2019 di Grand Mercure Hotel, Jakarta.

Chairman APII, Ismet P. Ilyas mengatakan, dengan kegiatan ini diharapkan baik para pelaku industri dan politeknik mendapatkan keuntungan informasi dan pengetahuan baru, sehingga diharapkan dapat menekan angka pengangguran dan kelangkaan sumber daya manusia bidang industri yang berkeahlian (skilled) dan profesional.

“Sesuai dengan target yang dicanangkan Presiden Joko Widodo bahwa bangsa ini akan membangun pendidikan vokasi untuk lima tahun ke depan, kami mencoba memfasilitasi pihak-pihak yang ingin mendapatkan informasi dan mendalami tentang pendidikan vokasi, sehingga ini semua menjadi manfaat untuk meningkatkan SDM di Indonesia yang dapat disejajarkan dengan negara maju,” kata Ismet.

Plt. Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti Kemenristekdikti, Patdono Suwignjo mengungkapkan, jumlah pendidikan tinggi antara politeknik dengan universitas di Indonesia masih jauh berbeda. Tidak tanggung-tanggung, perbedaan itu mencapai lebih dari 80%, dimana jumlah politeknik hanya ada 300 dari 4.760 perguruan tinggi yang ada.

“Padahal, jika mengacu pada negara-negara maju, angka politeknik dan universitas harus seimbang keberadaannya,” ujar Suwignjo.

Menurut Patdono, dengan mengacu negara maju Indonesia masih kekurangan 2.075 politeknik dari 300 politeknik yang ada. “Standar negara maju itu seimbang. Kalau perguruan tinggi kita sekarang ada 4.760, berarti idealnya kita kurang 2.075 dari 300 politeknik yang ada,” jelasnya.

Patdono menuturkan, saat ini hanya terdapat 2 hingga 3 pengajuan pembangunan politeknik per tahun. Dengan demikian, untuk bisa menyeimbangkan keberadaan politeknik hingga mencapai angka 2.075, diperlukan waktu sekitar 800 tahun.

Patdono mengakui, pihak swasta tidak berani membangun politeknik karena biayanya yang mahal. “Membangun satu politeknik itu dibutuhkan dana Rp 300 miliar karena 70% nya harus praktik, mau enggak mau buat banyak laboratorium. Sedangkan kalau universitas hanya membutuhkan dana Rp 30 miliar,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, saat ini tidak banyak orang mampu yang menginginkan anaknya berkuliah di politeknik. Salah satu penyebabnya, selama ini industri membedakan lulusan politeknik dengan lulusan universitas. (kuz)

 

78 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *