Pakar Ekonomi : Sistem Penarikan Cukai Saat ini Sudah Sangat Ideal

JAKARTA – Kementerian Keuangan khususnya Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dalam membuat kebijakan di bidang penarikan cukai khususnya cukai tembakau perlu melihat secara holistik atau komprehensif terkait perekonomian negara. Bukan hanya dari sisi penerimaan untuk pemerintah pusat,  tapi juga memperhatikan akibat turunannya apabila kebijakan tersebut diambil.  Bukan hanya dari unsur kesehatan saja, tapi juga tingkat kesejahteraan masyarakat luas beserta pembangunan daerah. Sistem penarikan cukai yang diterapkan pemerintah saat ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 156/ 2018 merupakan sistem yang ideal dan diterima seluruh pelaku ekonomi.

Pakar ekonomi yang juga Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, Prof. Dr. Candra Fajri Ananda, kepada pers usai diskusi ekonomi membahas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 156/2018, di Jakarta, Selasa (10/9).

“Saya pikir BKF perlu melihat ulang kebijakan (simplifikasi) ini dengan melihat banyak aspek, tidak hanya pada industrinya saja tapi mulai dari hulunya, tenaga kerja, pendapatan asli daerah juga pemerintah daerah.  Sekitar 70% pemerintah daerah sangat tergantung kepada pengiriman dari pemerintah  pusat. Salah satunya dana bagi hasil cukai tembakau atau DBHCT. Kalau sampai ada perubahan kebijakan di bidang penarikan cukai, akan terjadi penurunan pendapatan cukai karena ada perubahan sistem penarikan atau simplifikasi, itu bisa berbahaya bagi daerah. Pembangunan dan daerah bisa terbengkalai,” papar  Prof. Dr. Candra Fajri Ananda.

Lebih lanjut, mantan ketua dekan Fakultas Ekonomi Bisnis perguruan tinggi negeri se Indonesia ini menyampaikan, sistem penarikan cukai yang terdiri 10 tier didasarkan atas PMK 156/2018 ini sudah cukup ideal. Lewat sistem ini, target penerimaan cukai tercapai.

“Dengan pengelompokan yang ada sekarang, hingga bulan Juli 2019, target cukai tembakau dari 159 triliun sudah tercapai 130 triliun. Target tahun 2020 mencapai  sekitar Rp 170 triliun akan tercapai. Jadi kalau sudah bisa nyumbang sebanyak itu, mau diapain lagi? Ini sudah mendekati 100% kok targetnya, apa masalahnya? Kenapa sistem yang sudah baik, target sudah tercapai, ko diganggu ganggu,” tanya Guru Besar FEB Universitas Brawijaya Malang Jawa Timur ini.

Prof Candra Fajri Ananda mengaku khawatir, jika sistem penarikan cukai yang sudah baik ini dirubah melalui mekanisme simplifikasi, dari 10 tier menjadi 5 tier, akan terjadi pengelompokan, yang semula pabrik rokok kecil membayar pajak atau cukainya kecil sesuai jumlah produksinya, dikelompokkan  ke dalam kelompok yang ada di atasnya, sehingga harus membayar cukai yang lebih banyak di luar jumlah produksi dan di luar kemampuannya, yang kemudian akan mematikan industri rokok kretek terutama yang dikelola oleh para pengusaha atau pabrikan kecil. Jika pabrik pabrik rokok rakyat menengah dan kecil mati, maka akan mengurangi pendapatan negara dari cukai tembakau,  menutup kesempatan kerja bagi masyarakat di daerah, mengurangi dana bagi hasil cukai tembakau buat pemerintah daerah dan mematikan perekonomian masyarakat daerah yang selama ini bergantung pada industri rokok.

Prof. Candra menjelaskan, jika Kementerian keuangan khususnya BKF tetap memaksakan perubahan sistem penarikan cukai atau simplifikasi dari yang sudah baik saat ini, dengan 10 tier menjadi 5 tier, akan memancing amarah petani tembakau dan cengkih, pengusaha pabrik rokok kecil dan para buruh industry rokok rakyat di berbagai daerah. Bahkan, bukan tidak mustahil target cukai negara jadi berkurang drastis.

“Jangan sampai nanti Presiden Joko Widodo, yang sudah memutuskan kebijakan yang sangat baik untuk menolak simplifikasi lewat PMIK 156/2018, karena didesak Kementerian Keuangan untuk menyetujui simplifikasi, malah mendapatkan protes dan demonstrasi dari para petani cengkih dan tembakau serta buruh rokok di berbagai daerah. Kementrian Keuangan dan BKF harus mendukung kebijakan kebijakan presiden yang sudah baik,” tegas Doktor ekonomi lulusan Jerman ini. (kuz)

346 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *