Lindungi Masyarakat Rawan Tsunami, BSN Sosialisasi SNI 8357:2017 Desa/Kelurahan Tangguh Bencana

JAKARTA – Badan Standardisasi Nasional (BSN) mendukung langkah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk melindungi masyarakat yang berisiko rawan tsunami di 584 desa/kelurahan sepanjang Pantai Selatan Pulau Jawa. Dukungan BSN berupa sosialisasikan pentingnya menerapkan SNI 8357:2017 Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana ke desa/kelurahan tersebut. Penerapan SNI ini akan menjadi acuan bagi desa/kelurahan untuk memitigasi bencana termasuk kemungkinan dampak tsunami.

Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Zakiyah mengatakan Indonesia yang merupakan negara rawan bencana perlu melakukan pengelolaan yang baik terhadap risiko bencana.

“Dengan menerapkan SNI 8357:2017, diharapkan dapat menghindari, mencegah, mengurangi dampak bahaya dan kesiapsiagaan bencana di daerah rawan bencana. Kami sangat mendukung dan mendorong penuh langkah BNPB dan desa tangguh bencana,” jelas Zakiyah dalam pelepasan Ekspedisi Destana Tsunami di Banyuwangi, Jawa Timur, pada Jumat (12/7/2019).

Zakiyah, yang dalam kesempatan tersebut menyerahkan bola ketangguhan ber-SNI kepada Kepala Desa di Banyuwangi, mengatakan bahwa SNI 8357:2017 menetapkan indikator desa dan kelurahan tangguh bencana yakni memiliki indikator dasar dan hasil.

“Indikator dasar antara lain, penguatan kualitas dan akses layanan dasar seperti penguatan kualitas layanan dan akses pendidikan formal maupun non formal; serta layanan kesehatan yang dapat diakses oleh semua masyarakat, sarana dan aksesibilitas transportasi. Sedangkan, untuk indikator hasil diantaranya penguatan pengelolaan risiko bencana dimana desa dan kelurahan memiliki hasil kajian wilayah degan perspektif kebencanaan; pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan risiko bencana, serta kegiatan aksi masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana”, kata Zakiyah.

Keikutsertaan BSN dalam Ekspedisi Destana Tsunami, merupakan langkah awal dalam mensosialiasikan penerapan SNI 8357:2017 serta menindaklanjuti arahan Presiden RI, khususnya arahan ke-2 yakni dilakukan penguatan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat di daerah rawan tsunami di selatan pulau Jawa.

“Penerapan SNI 8357:2017 dan Ekspedisi Destana Tsunami diharapkan dapat memperkuat ketangguhan masyarakat di daerah rawan bencana serta dapat mengurangi risiko yang terjadi akibat yang ditimbulkan dari bencana seperti menimbulkan penderitaan, peningkatan jumlah penyandang disabilitas dan hilangnya nyawa, kerugian, dan kerusakan aset orang-perorangan, swasta atau negara”, lanjut Zakiyah.

Kegiatan yang berlangsung selama 34 hari mulai 12 Juli 2019 sampai 17 Agustus 2019 dimulai dari Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, ke barat sampai Kabupaten Serang, Banten ini merupakan sinergi bersama dengan BNPB, BSN, Kemendagri, Kominfo, BMKG, organisasi kemasyarakatan, serta PMI. (kuz)

255 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *