Berantas Illegal Fishing Salah Satu Upaya Wujudkan Kedaulatan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan

Plt Direktorat Jenderal PSDKP KKP, Agus Suherman

JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) terus melaksanakan dan meningkatkan pengawasan. Hal itu dilakukan dalam rangka mewujudkan  kedaulatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Hal ini terlihat dari kinerja tiga bulan pertama  di tahun 2019 yang dinilai cukup baik. Mulai dari penangkapan kapal perikanan pelaku illegal fishing, penertiban alat bantu penangkapan ikan (umpon) illegal, penertiban alat penangkap ikan tidak ramah lingkungan, penyelesaian  ganti rugi kerusakan ekosistem terumbu karang hingga penanganan spesies dilindungi ‘’dugong’’

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, Agus Suherman menyatakan dalam hal penangkapan kapal perikanan illegal, sejak Januari hingga 9 April 2019 telah berhasil menangkap 38 kapal ikan illegal.

‘‘Sejumlah kapal tersebut terdiri dari 28 kapal ikan (KIA) dan 10 kapal  Perikanan Indonesia (KII),’’ujar Agus.

Dikatakan Agus, KKP melalui Direktorat PSDKP sangat serius dalam memberantas upaya penangkapan ikan secara ilegal (ilegal fishing). Kali ini, KKP berhasil menangkapan kapal ikan berbendera Malaysia di WPP-NRI 571 Selat Malaka. Penangkapan kapal ikan tersebut  dilakukan pada  3 April dan 9 April lalu oleh 2 kapal pengawasan perikanan KKP.

Penangkapan kapal ikan ilegal ini dilakukan dengan prosedur penghentian, pemeriksaan dan penahanan (henrikhan). Diawali pada 3 April 2019 pukul 07.20 WIB, KP. Hiu 08 mendeteksi adanya 2 kapal ikan berbendera Malaysia di ZEEI Selat Malaka, yaitu KM. PKFB 1852 dan KM. KHF 1256.

Pukul 08.15 WIB, KP. Hiu 08 melakukan deteksi visual kapal ikan  tersebut dilanjutkan dengan melakukan pengejaran pada pukul 08.40 WIB. Kemudian diakhiri dengan proses henrikhan pada pukul 09.05 WIB untuk kapal KM. KHF 1256 dan pukul 09.13 untuk kapal KM. PKFB 1852.

Hasil pemeriksaan menunjukkan, KM. PKFB 1852 diawaki 4 orang, 2 orang berkewarganegaraan Thailand termasuk nakhoda dan 2 orang berkewarganegaraan Kamboja. Sementara KHF 1256 diawaki 3 orang berkewarganegaraan Thailand.

‘’Dua kapal ikan tersebut tidak memiliki ijin  dari pemerintah Indonesia dan menggunakan alat tangkap yang dilarang. Selanjutnya, kapal dibawah ke stasiun PSDKP Belawan untuk diproses hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan.’’jelas Agus.

Dia menambahkan, empat kapal Vietnam dan dua kapal Malaysia berhasil ditangkap oleh Kapal Pengawas Perikanan di Zona Ekonomi Eklusif Indonesia (ZEEI) Laut Natuna Utara dan ZEEI Selat Malaka.

Setelahnya, pada pukul 12.00 WIB, kapal Maritim Malaysia bernama Penggalang 13 sempat mendekati KP. Hiu 08 saat sedang membawa kapal tangkapan dan mencoba bernegosiasi agar 1 kapal saja yang dilepas, yang berakhir dengan penolakan.

Sementara pada 9 April 2019 pukul 14.50 WIB, KP. Hiu Macan Tutul 02 melakukan henrikhan pada KM. PKFA 8888 di lokasi yang sama, WPP-NRI 571, disusul dengan henrikhan pada KM. PKFA 7878 pada pukul 15.16 WIB. Kedua kapal tersebut dibawa ke Pangkalan PSDKP Batam.

Dari hasil penyidikan, terungkap bahwa KM. PKFA 8888 berbendera Malaysia diawaki oleh 5 orang berkewarganegaraan Myanmar, sementara KM. PKFA 7878 tanpa bendera diawaki 4 orang berkewarganegaraan Myanmar.

‘’Hampir sama seperti kejadian 3 April lalu, helikopter Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) melakukan negosiasi agar kedua kapal dibebaskan, yang juga berujung penolakan,’’tuturnya.

Penolakan itu dilakukan, kata Agus, karena tindakan illegal fishing ini dikategorikan sebagai pelanggaran kedaulatan. Adanya intervensi dari Malaysia ketika KP. Hiu 08 dan KP. Hiu Macan Tutul 02 bertugas juga merupakan bentuk obstruction of justice .

Operasi Penertiban

Agus menerangkan, selain melakukan pemberantasan Illegal Fishing,pihaknya juga melaksanakan operasi penertiban alat-alat penangkapan  ikan  ‘’Rumpon’’ illegal yang banyak dipasang di  wilayah pengelolaan Perikanan Negara RI (WPP=RI).

‘’Setidaknya selama tiga bulan pertama di tahun 2019, telah ditertibkan rumpom sebanyak 9 unit yang berlokasi di perairan Sulawesi Utara,’’kata Agus

Agus menambahkan, selain  pengawasan Illegal Fishing dan rumpon illegal, Ditjen PSDKP bekerjasama dengan Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah berhasil mendorong pembayaran kerugian sebesar Rp 35 miliar atas kerusakan ekosistem terumbu karang di perairan Kepulauan Bangka Belitung yang diakibatkan oleh kandasnya MV. Lyric Poet dan MT Alex.(Lili Supaeli)

1,000 kali dilihat, 15 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *