PUPR Dorong Infrastruktur yang Ramah Disabilitas

JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berkomitmen mendorong penyelenggaraan jasa konstruksi dengan mengedepankan fasilitas publik yang sesuai dengan standar kenyamanan, keamanan, dan keselamatan bagi penyandang disabilitas. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No.28/2002 tentang Bangunan Gedung, UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Menteri PUPR No. 14 tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan.

“Kementerian PUPR sebagai pembina jasa konstruksi telah menginisiasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam berbagai proyek infrastruktur. Salah satunya penggunaan Ubin Pemandu sangat penting bagi teman-teman penyandang disabilitas,” kata Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Sudirman yang mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat acara Kampanye Kegunaan Ubin Pemandu di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (2/4/2019).

Menurut Sudirman, penyediaan fasilitas publik yang ramah bagi penggunanya, termasuk penyandang disabilitas masih harus terus ditingkatkan, khususnya di perkotaan.

“Masih banyak fasilitas publik seperti bangunan gedung yang belum aksesibel, seperti kurangnya informasi, pengetahuan dan pemahaman serta anggapan bahwa penyediaan prasarana akses bagi difabel adalah mahal dan menjadi beban,” ujarnya.

Sudirman berharap pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dapat mengembangkan penyediaan fasilitas publik di wilayahnya dengan mengedepankan pengarusutamaan gender dan perlindungan bagi kaum disabilitas. Untuk itu, diperlukan kolaborasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

“Perencanaan dan strategi pembangunan, khususnya di perkotaan yang aksesibel bagi semua, terutama bagi disabilitas, merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk menambah daya saing kota,” tuturnya.

Kementerian PUPR sendiri dalam membangun infrastruktur terus berupaya untuk mengadopsi prinsip PUG agar infrastruktur dapat diakses dan memiliki fasilitas ramah bagi perempuan, anak-anak dan difabel. Misalnya pada pembangunan dan renovasi Kompleks GBK yang menjadi venue Asian Games ke-18 dan Asian Para Games ke-3 tahun 2018 telah dilengkapi fasilitas untuk penyandang disabilitas.

Selain itu Kementerian PUPR juga merenovasi 1.000 kamar di Wisma Atlet Kemayoran yang digunakan para atlet Asian Para Games juga telah dilengkapi fasilitas difabel seperti penambahan ramp grab bar kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

“Di gedung Kementerian PUPR juga bisa menjadi contoh bangunan yang aksesibel, ada jalur pemandu (ubin pemandu), parkir khusus, toilet, ramp dan lift,” ujarnya.

Kegiatan Kampanye Kegunaan Ubin Pemandu diinisiasi oleh komunitas Gerakan Aksesibilitas Umum Nasional (GAUN) digelar serentak di lima lokasi di DKI Jakarta, yakni di Jalan Jenderal Sudirman – Stasiun Dukuh Atas Jakarta Pusat, Taman Ayodya – Jalan Barito – Jalan Bulungan di Jakarta Selatan, Kantor Kecamatan Kebon Jeruk – Jalan Lapangan Bola di Jakarta Barat, Jalan Perserikatan – Jalan Cipinang Baru Timur – Jalan Waru di Jakarta Timur, dan Jalan Yos Sudarso – Jalan Pasar Ular di Jakarta Utara. Acara diikuti oleh 60 masyarakat tuna netra, 40 penyandang disabilitas umum, dan 50 relawan untuk setiap lokasi kampanye.

“Tujuan kegiatan ini untuk memberikan pengetahuan, khususnya bagi siswa SLB A, guru SLB A, dan masyarakat bagaimana cara berjalan dengan ubin pemandu, sekaligus memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa ubin pemandu bukan hiasan, PKL jangan berjualan di atasnya, parkir juga jangan,” kata Ketua Umum GAUN Ariani Soekanwo.

2,112 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *