Jabar Targetkan Raih WTP Ke-8 Berturut-turut


JAKARTA — Mampu meraih 7 opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut tidak membuat Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) puas. Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum menargetkan, wilayahnya meraih opini tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu untuk kedelapan.

“Insya Allah tahun ini akan lebih baik dari sebelumnya dan menargetkan WTP kedelapan setelah tahun kemarin tujuh kali berturut-turut,” Uu Ruzhanul Ulum usai penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan semester II tahun 2018 di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, dikutip dari Humas Jabar, Kamis (14/2/19).

Dia menambahkan, pemeriksaan keuangan dari BPK merupakan kelaziman dalam penyelenggaraan negara karena terdapat uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Baik dan tidaknya realisasi anggaran BPK lah yang menentukan.

“Barusan ada beberapa yang harus diperbaiki ya dan akan kami lakukan apa yang direkomendasikan BPK. Jadi hari ini BPK lebih jelas lagi koreksi dan rekomendasinya,” katanya.

Pada penyerahan LHP itu, BPK mencatat ada beberapa laporan yang harus diperbaiki khususnya mengenai pengadaan barang dan jasa infrastruktur. Menurut Uu, saat ini Jabar tengah membangun beberapa infrastruktur berskala besar seperti pelabuhan Patimban yang juga masuk dalam proyek Segitiga Rebana dan sejumlah jalan tol.

“Ini harus benar-benar selektif jangan sampai niat kita baik untuk memberikan pelayanan ke masyarakat tetapi dalam realisasinya ada hal yang merugikan masyarakat, itu jangan sampai. BPK semakin tajam memeriksa tentang realisasi anggaran per item nya sehingga pemerintah harus semakin taat aturan,” terangnya.

Ketua BPK Perwakilan Jabar, Arman Syifa menuturkan, opini WTP Pemprov Jabar tahun ini bisa kembali diraih apabila terpenuhi delapan item laporan yang direkomendasikan, terutama pada bidang infrastruktur.

“Sasaran pemeriksaannya pada kesesuaian belanja infrastruktur yaitu aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pembayaran,” ujarnya.

Arman berharap, hasil pemeriksaan tersebut dimanfaatkan pimpinan daerah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

“Tidak saja di OPD yang menjadi sampel pemeriksaan tapi juga di semua OPD yang bukan sampel,” kata Amran. (*)

4,222 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *