PWI PUSAT NYATAKAN PENYERANGAN RADAR BOGOR TIDAK BERMARTABAT

JAKARTA — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menyayangkan sekaligus menyatakan keprihatinan atas tindakan penyerangan disertai aksi kekerasan yang dialami kantor redaksi Radar Bogor, Jawa Barat.

Dalam pernyataan tertulis yang diterima redaksi, Jumat (1/6), PWI Pusat menyatakan bahwa penyerangan dilakukan sekelompok orang yang mengatasnamakan PDIP Bogor, Rabu (30/5).

PWI menyatakan, tindakan penyerangan disertai aksi kekerasan itu tidak mencerminkan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa pers yang bermartabat dan demokratis. “Tindakan tersebut juga kurang kondusif bagi upaya untuk bersama-sama menciptakan suasana sejuk di awal tahun politik sehingga riskan terhadap konflik dan perpecahan,” tutur Plt Ketua Umum Sasongko Tedjo dan Sekretaris Jenderal PWI Pusat Hendri Ch Bangun, dalam pernyataan tertulis.

Untuk menegakkan martabat pers nasional, serta menciptakan suasana politik yang kondusif, PWI Pusat menyatakan sikap, pertama, minta agar semua pihak terutama PDIP Bogor menyampaikan keberatan atau tuntutan terhadap pemberitaan pers menggunakan cara-cara demokratis-prosedural sebagaimana diatur UU Pers No 40 Tahun 1999.

“Pers bisa saja membuat kesalahan. Wartawan juga manusia yang tidak luput dari kelemahan dalam menjalankan profesinya. Kinerja pers dapat dipersoalkan secara etis maupun hukum dengan menggunakan UU Pers,” dikutip dari pernyataan PWI Pusat itu.

Kedua, PWI Pusat dapat memahami kekecewaan unsur PDIP Bogor terhadap pemberitaan Radar Bogor tentang kontroversi gaji Dewan Pengarah BPIP, namun seyogyanya kekecewaan itu tidak diluapkan dengan tindakan main hakim sendiri.

Tindakan seperti itu dinilai sangat tidak produktif dan akan menjadi preseden buruk dalam kehidupan pers nasional secara keseluruhan. PWI Pusat menyarankan agar PDIP Bogor membawa masalah tersebut ke Dewan Pers.

Ketiga, PWI Pusat berharap agar Dewan Pers dapat menangani masalah ini sesegera mungkin sehingga memberi rasa keadilan kepada semua pihak terkait dan memberi pencerahan kepada masyarakat bertolak dari kasus tersebut.

Keempat, PWI Pusat menyarankan agar Radar Bogor mengadukan masalah yang dihadapinya kepada Dewan Pers dengan harapan akan mendapatkan penyelesaian yang sesuai dengan jiwa dan semangat UU Pers No. 40 tahun 1999.

Kelima, PWI Pusat menghimbau kepada Radar Bogor untuk menjadikan kasus ini sebagai pelajaran berharga untuk bermawas diri. Karena merupakan kewajiban pers untuk menjalankan fungsi kontrol dan memenuhi hak publik atas informasi. Namun fungsi tersebut harus senantiasa dijalankan dengan menaati Kode Etik Jurnalistik secara konsekuen. Menaati Kode Etik Jurnalistik sangat mendasar agar pers dapat menjaga martabatnya dan dapat mempertahankan kepercayaan publik. (kn)

7,876 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *