MENDAGRI BANTAH PERINTAH MUSNAHKAN KTP TERCECER

JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membantah pemberitaan satu media online. Media itu menyebut Tjahjo memerintahkan agar KTP elektronik yang tercecer di Bogor, Jawa Barat, segera dimusnahkan.

Sebagaimana keterangan Puspen Kemendagri, Senin (28/5), Mendagri menjelaskan bahwa perintahnya untuk memusnahkan KTP seperti dikutip media online merupakan perintah untuk ke depan agar tidak terjadi kasus serupa. Perintah itu tidak terkait dengan KTP yang tercecer di Bogor.

Tjahto bahkan minta agar ratusan keping KTP yang terjatuh di jalan raya di Bogor itu tidak dimusnahkan. KTP itu akan menjadi barang bukti dalam pengusutan nantinya. “Seharusnya itu barang bukti awal untuk ditelusuri sehingga bisa diketahui itu KTP palsu atau asli,” kata Tjahjo.

Sementara itu Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arief Fakrulloh mengungkapkan, bahwa kasus dus berisi KTP-el yang ditemukan jatuh di Jalan Raya Salabenda Semplak, Kabupaten Bogor, telah ditangani aparat kepolisian. Dirinya juga telah memerintahkan Sesditjen I Gede Suratha melakukan pengecekan di lapangan.

“Sudah dilakukan pengecekan dengan jajaran Polsek Kemang dan Polres Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa KTP-el yang tercecer tersebut adalah KTP-el rusak atau invalid dan diangkut dari gudang penyimpanan sementara di Pasar Minggu ke Gudang Kemendagri di Semplak Bogor,” kata Zudan, di Jakarta, Minggu, (27/5).

Zudan menambahkan semua KTP-el yang jatuh dari mobil pengangkut sudah diamankan bersama masyarakat. Bahkan kardus berisi KTP-el telah dikembalikan ke mobil pengangkut untuk selanjutnya dibawa ke Gudang Penyimpanan di Semplak.

“Sudah dikembalikan disaksikan oleh petugas Kemendagri yang ditugaskan melaksanakan pemindahan barang dari Pasar Minggu ke Semplak,” kata Zudan.

Menurut Zudan, KTP-el rusak atau invalid yang dibawa ke Semplak sebanyak 1 dus dan 1/4 atau seperempat karung. Jadi bukan ber karung karung. Jumlah kepingnya tidak dihitung karena merupakan gabungan dari sisa-sisa pengiriman sebelumnya. Saat ini permasalahan ditangani Polres Bogor. Rencananya beberapa staf yang mengawal barang tersebut dan Sopir akan diminta keterangan.

“Terkait berita-berita di medsos atau link seperti di atas, mohon bantuan Bapak atau Ibu eselon 1 dan eselon 2 berkenan menyampaikan klarifikasi resmi ini agar masyarakat mendapatkan penjelasan resmi ini sesuai yang sebenarnya terjadi,” kata Zudan. (kn)

612 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *